Pertashop Berguguran, Pakar Energi Minta Pertamina Responsif

Anisatul Umah

Rabu, 09 Agustus 2023 - 17:17 WIB

Maya Herawati

Pertashop Berguguran, Pakar Energi Minta Pertamina Responsif

Ilustrasi - Ist

Harianjogja.com, JOGJA—Bisnis Pertamina Shop (Pertashop) di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah (Jateng) dan DIY mulai berguguran. Disparitas harga dituding jadi biang menurunnya bisnis yang dikenalkan Pertamina sejak awal 2020 ini.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi meminta agar PT Pertamina (Persero) responsif. Menurutnya ini menjadi tanggung jawab Pertamina untuk memikirkan nasib Pertashop agar bisa kembali berjualan dan tidak merugi.

"Kalau sebagian besar Pertasop itu bangkrut misalnya, maka ini kan punya dampak ke Pertamina apakah terkait pembayaran dan lainnya. Tapi tampaknya Pertamina cukup lama mengambil keputusan," ucapnya, Rabu (9/8/2023).

Dia berharap agar kondisi ini tidak berlarut-larut, karena akan semakin banyak Pertashop yang merugi dan bangkrut. Padahal modal pengusaha Pertashop sebagian berasal dari perbankan.

"Pendanaan Pertashop itu kan dari bank sebagian besar, jadi bebannya semakin berat dan saya prediksikan kalau Pertamina gak segera ambil keputusan akan berjatuhan satu persatu," jelasnya.

BACA JUGA: Geopark Gunung Sewu Sudah Direvalidasi, Pemkab Gunungkidul Optimistis Bisa Dipertahankan

Menurutnya Pertamina bisa menawarkan alternatif seperti mengizinkan penjualan Pertalite. Sebab lokasi Pertashop kebanyakan di pinggiran. "Usulan Pertamina dengan bisnis lain seperti tambal ban dan lainnya gak tepat, gak sesuai core bisnis."

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menyampaikan selain Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng-DIY, Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia yang beranggotakan pengusaha Pertashop dari berbagai daerah di Indonesia juga beraudiensi ke Komisi VII DPR.

"Apa yang disampaikan pengusaha Pertashop tersebut berkaitan dengan kebijakan nasional yang juga berkaitan dengan aspek penyaluran produk subsidi sehingga saat ini sedang dikoordinasikan dan dikaji oleh kantor pusat," ungkapnya.