PM Thailand Anutin Tiba di Istana, Disambut Prabowo
PM Thailand Anutin Charnvirakul bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Thailand.
Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR, Jakarta. ANTARA/Aji Cakti
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap membangun gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dana yang disiapkan sebesar US$250 juta atau sekitar Rp3,82 triliun. Gedung tersebut akan mulai dibangun pada Februari 2024.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembangunan gedung tersebut merupakan suatu komitmen investasi LPS di IKN. Sementara, gedung tersebut akan dibangun di atas tanah seluas 1,2 hektare.
Dari 1,2 hektare lahan tersebut, 30 persennya merupakan bangunan dan sisanya area terbuka hijau sesuai ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Purbaya mengatakan pembangunan gedung ditargetkan mulai berlangsung pada Februari 2024. Kemudian, pembangunan ditargetkan rampung pada Agustus 2024.
"Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk mulai membangun di sana," katanya dalam konferensi pers Bloomberg CEO Forum 2023 pada Rabu (6/9/2023).
Seiring dengan rencana pembangunan gedung tersebut, LPS pun telah menggelar sayembara desain arsitektur gedung dengan total hadiah mencapai Rp400 juta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih mengatakan sayembara tersebut saat ini sedang dalam proses penjurian.
"Saat HUT LPS kami umumkan pemenangnya. Ada 62 desain yang masuk kami pilih tiga. Dan kemudian dipilih satu. Kami berprogres terus di IKN," katanya.
BACA JUGA: Polutan PM 2.5 Bisa Memicu Gagal Jantung, Ini Penjelasannya
Untuk diketahui, gedung LPS di IKN akan menjadi kantor pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dari Undang-Undang No.24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menjelaskan bahwa LPS harus berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Adapun, fungsi utama dari Kantor Pusat LPS di IKN ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yaitu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga sektor keuangan nasional. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PM Thailand Anutin Charnvirakul bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Thailand.
BYD Atto 1 memimpin penjualan mobil September 2026 dengan 4.840 unit. Simak daftar 20 mobil terlaris di Indonesia.
Atlet selam Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja meninggal saat Porprov Jateng 2026 di Semarang. Panitia masih menelusuri kronologi kejadian.
Timnas U-15 Indonesia kalah 0-3 dari Wales pada laga kedua Grup G Festival FIFA 2026. Tiga gol Wales tercipta pada babak kedua.
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Rute Trans Jogja ke Gunungkidul belum terealisasi meski dikaji sejak 2025. Warga berharap layanan ini mengurangi kepadatan Jalan Jogja-Wonosari.