Advertisement
Ini Poin Revisi Aturan E-Commerce, TikTok hingga Tokopedia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan lima poin yang bakal diatur dalam revisi aturan platform e-commerce yang harus dipatuhi para pemainnya seperti TikTok hingga Tokopedia.
Adapun, revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Advertisement
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, mengenai definisi e-commers dan social commerce akan diatur lebih jelas dalam regulasi ini.
BACA JUGA : Beda Sikap Menteri Jokowi Soal Desakan Penutupan TikTok
“Pertama mengenai pengertian e-commers dan social commerce definisinya lebih jelas,” kata Isy saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (22/9/2023).
Kedua, pembatasan harga minimum barang yakni US$100 atau setara Rp1,5 juta boleh ditampilkan di marketplace yang menerapkan crossborder atau penjualan lintas batas.
Ketiga, positive list atau daftar barang yang boleh dijual. Keempat, larangan marketplace bertindak sebagai produsen. “Misal Tokopedia membuat barang sendiri mereknya dijual disitu. Itu dilarang, di atur disitu,” jelasnya.
Selanjutnya, aturan ini mengharuskan agar barang-barang yang diperjualbelikan di marketplace harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). “Dengan begitu akan mengurangi barang [crossborder] yang masuk,” ujarnya.
Dalam revisi Permendag tersebut juga mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar regulasi terbaru ini, yakni berupa sanksi administratif. Kendati begitu, Isy belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai revisi Permendag No. 50/2020.
BACA JUGA : Pemerintah Tolak TikTok Shop, Ini Kata Komunitas Digital
Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan izin prakarsa untuk revisi Permendag No. 50/2020 dan sedang diproses oleh Kemendag, untuk kemudian di tandatangani oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.
Isy berharap beleid tersebut ditandatangani paling lambat Senin (25/9/2023) untuk kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses pengundangan di Kemenkumham kemungkinan akan memakan waktu selama sepekan. “Nanti kita tunggu proses dari Kemenkumham,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
- Pengin Menabung di Deposito? Berikut Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Tak Ingin Ada Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, Menaker Bakal Sisir Aturan Batasan Usia
- Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
- Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
- BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen pada April 2025 Meningkat
- Hingga Maret 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp4,66 Triliun
Advertisement