Advertisement
Meski Dinyatakan Ilegal, Bisnis Baju Bekas Masih Eksis, Begini Modus Barunya

Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA—Meski jual beli baju bekas impor atau thrifting dilarang, bisnis ini masih eksis sampai saat ini. Terbaru, penjual memiliki modus baru di pasaran.
Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.40/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Kendati demikian,Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ungkap modus baru penjualan baju bekas ilegal yang biasanya dilakukan bisnis thrifting.
Advertisement
Dia mengatakan saat ini, para pedagang merapikan pakaian bekas lalu dikemas dalam kemasan plastik sehingga terlihat baru.
“Pakaian bekas sekarang juga sudah memperbaharui rupa, jadi dirapiin, dipakaiin plastik,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (6/10/2023).
Menurutnya, modus-modus tersebut perlu diawasi secara ketat agar pakaian-pakaian bekas tak lagi membanjiri Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum dan satuan tugas (Satgas) dalam menangani masalah tersebut.
“Itu juga harus dilakukan, kerja sama dengan APH, Satgas, untuk ditindak tegas,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah beberapa waktu belakangan getol untuk memerangi produk ilegal, termasuk pakaian bekas.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga sebelumnya menegaskan, impor baju bekas merupakan ilegal dalam peraturan perundang-undangan. “Impor baju bekas itu ilegal dalam peraturan dan itu sudah dilakukan oleh Kemendag,” kata Jerry pada September 2023.
Kementerian Perdagangan sendiri telah bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah masuknya baju bekas ilegal dari luar negeri. Adapun salah satu langkah yang telah dilakukan dengan menyidak ke pasar-pasar dan langsung memusnahkan baju bekas impor. Hal tersebut dilanjutkan dengan memastikan agar di hulu tak ada lagi aktivitas impor barang ilegal.
Kendati begitu, pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi para pedagang untuk menghabiskan stok eksisting di pasar.
“Kalau di pedagang di kasih waktu batas toleransi. Tetapi jangan lupa ada juga barang bekas bukan impor, dari domestik. Kita pastikan bahwa sidak ke gudang-gudang dilakukan, sehingga memastikan di ujungnya itu tidak terjadi kegiatan impor ilegal,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
- Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Incar BPRS di Jogja untuk Merger
- Akhir Libur Sekolah, Sejumlah Tol Jasa Marga Diskon 20 Persen hingga 13 Juli 2025, Ini Daftarnya
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
- Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik
- Buka Dealer Baru di Jogja, Aion Hadirkan 3 Mobil Listrik Andalan
- Kementerian Pertanian Sebut 212 Produsen Beras Berbuat Curang, Polri Segera Bertindak
- Masih Ada Diskon Tiket Kereta Api Sebesar 30 Persen hingga Akhir Juli 2025
- Pemerintah Salurkan Beras Bersubsidi Program SPHP, Dijual dengan HET Rp12.500 per Kg untuk Pulau Jawa
Advertisement
Advertisement