Advertisement
Pelarangan Tiktok Shop untuk Lindungi UMKM, Diskop UKM DIY: Harus Siap dengan Ekonomi Digital
TikTok / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY menyampaikan pelarangan social commerce termasuk Tiktok Shop sebagai bentuk perlindungan kepada UMKM. Serta mendorong masyarakat untuk bangga dengan buatan Indonesia.
Kepala Diskop UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menyampaikan UMKM juga harus siap dengan ekonomi digital.
Advertisement
"Kalau Tiktok Shop kan media sosial, silakan pakai. Untuk transaksi harus ada bedanya, yaitu e-commerce, artinya pemerintah di sini hadir memberikan perlindungan," ucapnya, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya di era perekonomian terbuka seperti saat ini, pemerintah daerah harus menyiapkan UMKM, salah satunya melalui Si Bakul. Melalui Si Bakul UMKM disiapkan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), produk, manajemen tata kelola keuangan, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi.
"Kami edukasi karena kalau mau masuk di Si Bakul masuk market hub, mereka harus lolos kurasi, bagaimana mereka punya izin belum, produk ada legalitas belum, bagaimana tata kelola keuangan, bagaimana kontinuitas terhadap produknya," ucapnya.
Sehingga UMKM bisa masuk ke e-commerce yang sudah profesional. Dan siap menghadapi ekonomi digital.
BACA JUGA: Liga 2, Dua Pemain PSIM Pulih dari Cedera, Siap Turun Main
Wakil Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) DIY, Tazbir Abdullah menyebut digitalisasi adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian pengusaha. Sehingga mereka harus akrab dengan jualan online.
"Meski ada raksasa-raksasa di atas tetapi kita enggak boleh tinggal diam. Mereka orientasinya kan jual produk impor, tapi teman-teman UMKM tak terpisahkan dari program besar pemerintah untuk lebih mencintai produk lokal, gerakan ekonomi lokal," ucapnya.
Dia menyebut UMKM menjadi penopang ekonomi di DIY. Di mana sektor yang masif di DIY adalah pendidikan, wisata, budaya, dan industri kecil.
"Kunjungan wisatawan meningkat, penjualan juga meningkat. Harus optimis dan terbukti orang sampai sekarang melihat Jogja pusat kerajinan yang punya posisi penting."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LPS: Bank Syariah Kini Lebih Kompetitif dari Bank Konvensional
OJK Tegaskan Influencer Keuangan Bisa Disanksi Jika Merugikan Publik
Impor 105.000 Pikap India Diprotes Buruh, Ini Alasannya
Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Tanpa Persetujuan Kongres
Advertisement
Tiket Kereta Lebaran Daop 6 Jogja Tersedia 309 Ribu, Ini Daftarnya
Bulog DIY Serap 24.111 Ton Gabah, Lampaui Target Februari
INDEF Soroti ART ASRI, Regulasi Halal Dipertanyakan
Daftar Harga Emas Pegadaian 24 Februari 2026, Tembus Rp3.063.000
Antrean Tukar Uang Baru BI di Kauman Jogja Diserbu Warga
Advertisement
THR ASN 2026 Segera Diumumkan, Dana Rp55 Triliun Siap Cair
Jadwal Tukar Uang Baru BI Jogja 23-26 Februari 2026 di Empat Masjid
MUI Ingatkan Risiko Jika Produk AS Dikecualikan dari Label Halal
Tarif Trump Dibatalkan, Pemerintah AS Tegaskan Perjanjian Dagang Tetap
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Masih Sulit Tercapai
Advertisement
Menkeu Purbaya Perpanjang Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan
Berita Pilihan
- LPS: Bank Syariah Kini Lebih Kompetitif dari Bank Konvensional
- Ancaman Siber Naik Tajam, OJK Minta Nasabah Jadi Benteng Pertama
- Eh, Ada Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api untuk Lebaran, Ini Daftarnya
- BPOM Sita 41 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia Obat
- Buyback Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Turun Serempak
Advertisement
Gelar Salat Gaib di Mapolda DIY, Ini Penjelasan HMI Sleman
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Harga Emas Pegadaian 24 Februari 2026, Tembus Rp3.063.000
- INDEF Soroti ART ASRI, Regulasi Halal Dipertanyakan
- Bulog DIY Serap 24.111 Ton Gabah, Lampaui Target Februari
- Tiket Kereta Lebaran Daop 6 Jogja Tersedia 309 Ribu, Ini Daftarnya
- Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Tanpa Persetujuan Kongres
- Impor 105.000 Pikap India Diprotes Buruh, Ini Alasannya
- OJK Tegaskan Influencer Keuangan Bisa Disanksi Jika Merugikan Publik
Advertisement
Advertisement
