Advertisement

Pajak Digital Terkumpul Rp16,24 Triliun dari Januari hingga November 2023

Maria Elena
Jum'at, 08 Desember 2023 - 14:47 WIB
Sunartono
Pajak Digital Terkumpul Rp16,24 Triliun dari Januari hingga November 2023 Ilustrasi pajak - Bisnis.com

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA–Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan Rp16,24 triliun setoran pajak digital hingga 30 November 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah pajak digital tersebut didapat dari 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp6,10 triliun setoran tahun 2023,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (8/12/2023).

Advertisement

BACA JUGA : Debat Capres-Cawapres, KPU: Terakhir Akan Digelar di Kantor KPU

Dwi menyampaikan, hingga 30 November 2023, pemerintah telah menunjuk sebanyak 163 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Sebanyak dua pemungut PPN PMSE baru ditunjuk pada November 2023, yaitu Aptoide, S.A. dan NortonLifeLock Singapore Pte. Ltd. Selain dua penunjukan yang dilakukan, pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Tencent Music Entertainment Hong Kong pada bulan ini.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.  

Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

BACA JUGA : Respons Gibran Rakabuming Terkait Perubahan Format Debat Cawapres: Ikut Aturan Saja!

Dwi menambahkan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah ke depan masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.  

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Tiga Parpol di Gunungkidul Kirim Wajah Baru ke DPRD, Caleg Pendatang Baru Menang Telak Atas Petahana

Gunungkidul
| Senin, 04 Maret 2024, 19:52 WIB

Advertisement

alt

Indonesia Bidik Turis Portugal sebagai Pasar Pariwisata

Wisata
| Minggu, 03 Maret 2024, 09:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement