Advertisement
Aturan Diskon Pajak PBB hingga 100 Persen Dirilis, Berlaku Tahun 2024
Ilustrasi wajib pajak / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah resmi merilis aturan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023.
Aturan ini memungkinkan kementerian keuangan memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3) yang terkena bencana.
Advertisement
Aturan baru dari Menteri Keuangan diskon PBB tersebut merupakan penyempurnaan PMK Nomor 82/PMK.03/2017. “Penyempurnaan yang dilakukan meliputi penyesuaian objek pajak yang dapat diberikan pengurangan PBB, penambahan saluran elektronik dalam pengajuan dan penyelesaian permohonan, dan pengaturan terkait pemberian pengurangan PBB secara jabatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Dwi Astuti dikutip dari Antara, Senin, (18/12/2023).
BACA JUGA: Prakiraan Cuaca, Senin 18 Desember 2023, Belum Ada Tanda Turun Hujan di DIY
Dalam PMK 129/2023, Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB diberikan kesempatan untuk mengajukan pengurangan PBB. Penyempurnaan yang dilakukan yaitu kondisi tertentu WP yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas terhitung selama 2 tahun berturut-turut.
Kondisi permohonan diskon ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang cukup dengan pembukuan tahun kalender pencatatan sebelum tahun pengajuan permohonan. Perubahan lainnya, DJP akan menilai permohonan berdasarkan aktiva lancar, dari sebelumnya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
Selain itu, periode permohona diperpanjang dari semula paling lama enam bulan sejak kejadian berubah menjadi diajukan pada tahun yang sama dengan kejadian. Selanjutnya, bila dalam PMK sebelumnya mensyaratkan WP untuk tidak memiliki tunggakan PBB, pada PMK baru ketentuan tersebut dihilangkan.
BACA JUGA: Polisi Geledah Kontrakan Penjual Kopi Keliling Terduga Jaringan Teroris di Tangerang
PMK-129 juga mengizinkan permohonan untuk dilakukan melalui saluran elektronik. Kewenangan penentuan diskom hingga 100% dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP untuk meneliti dan memberikan keputusan. PMK-129 diundangkan pada 30 November 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Atau dengan kata lain, efektif berlaku 1 Januari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
XLSMART Resmi Berdiri, Kekuatan Baru Masa Depan Digital Indonesia
Begini Upaya BEI Jaga Stabilitas Pasar Modal Hadapi Kebijakan Trump
Harga Pangan Hari Ini, Jumat 18 April 2025, Cabai Rawit Makin Pedas
Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket, Tembus Rp2,04 Juta
Advertisement
Begini Hasil Uji Forensik Kasus Pembobolan Rp100 Miliar di Bank DKI
Advertisement
Astra Motor Yogyakarta Komit Dalam Aksi Donor Darah
Berita Pilihan
- Negosiasi Tarif Impor, Amerika Serikat Persoalkan Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia
- Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket, Tembus Rp2,04 Juta
- Pemerintah Menyambut Baik Investasi Microsoft Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia
- Nego Tarif Impor AS-Jepang, Trump Turun Gunung
- Warga Berbondong-Bondong Beli Emas Batangan, Ini Menurut Ekonom UAJY
Advertisement
Luas Tanam Jagung di Bantul Ditarget Capai 5.196 Hektare pada 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Menyambut Baik Investasi Microsoft Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia
- Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket, Tembus Rp2,04 Juta
- Harga Pangan Hari Ini, Jumat 18 April 2025, Cabai Rawit Makin Pedas
- Begini Upaya BEI Jaga Stabilitas Pasar Modal Hadapi Kebijakan Trump
- XLSMART Resmi Berdiri, Kekuatan Baru Masa Depan Digital Indonesia
- Hari Pertama Libur Paskah 2025, 22.176 Penumpang KA Jarak Jauh Tiba di Stasiun Daop 6 Yogyakarta
- Kesepakatan Tarif AS dan Indonesia Maksimal 60 Hari, Ini Tawaran Masing-Masing Negara
Advertisement
Advertisement
