Advertisement
Penerapan PPN 12 Persen Kewenangan Sri Mulyani Bukan Prabowo-Gibran

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sepenuhnya kewenangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan presiden selanjutnya.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih berada di ranah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya yang saat ini masih bertugas.
Advertisement
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Diminta Mengevaluasi Kebijakan PPN 12 Persen
Apalagi, untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga masih disusun oleh pemerintahan Jokowi. “[PPN 12%] Sepenuhnya tugas dan kewenangan Menkeu, apalagi dalam konteks RAPBN 2025. Ini karena pengajuan RAPBN 2025 di bulan Agustus, masih periode kewenangan Menkeu sekarang,” tuturnya Selasa (26/3/2024).
Drajad berpandangan implementasi dari tarif PPN 12% yang sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) no. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut tidak membutuhkan fatsun politik.
Meski KPU telah mengumumkan secara resmi Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2025-2029, saat ini keduanya belum memiliki kewenangan fiskal.
“Ingat, pak Prabowo belum memiliki kewenangan fiskal sekarang. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah PPN 12% itu kuncinya ada di Pak Prabowo,” ujar Drajad yang juga ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Selain itu, dalam rancangan APBN 2025 pun harus mencantumkan target penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari PPN. Drajad meminta Menkeu Sri Mulyani untuk segera memastikan tarif PPN di tahun depan agar target penerimaan lebih jelas serta postur belanja negara dan pembiayaan defisit dapat dirancang dengan baik.
Di sisi lain, Drajad juga menyoroti aturan turunan yang wajib diselesaikan sebelum kenaikan PPN diberlakukan 1 Januari 2025. “Jadi bisa disiapkan oleh Menkeu sekarang, jika belum selesai, oleh Menkeu yang baru. Idealnya Oktober 2024 sudah selesai, sehingga bisa disosialisasikan November - Desember 2024,” tuturnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara kompak menyampaikan terkait implementasi PPN menjadi 12% memerlukan fatsun politik untuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah baru.
Sri Mulyani Indrawati juga akan menghormati keputusan pemerintah baru terkait PPN ini. Apabila keinginan pemerintahan baru yang nantinya dipimpin oleh Petahana Menteri Pertahanan tersebut, APBN nantinya akan menyesuaikan.
“Jadi kalau [pemerintahan baru] PPN-nya tetap 11%, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Pangan Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
Advertisement

Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Advertisement

Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Rencana Pemkot Jogja Batasi Bus Masuk Malioboro, Begini Respons Pengelola Hotel
- Tingkatkan Kenyamanan dan Pengalaman Pelanggan Smartfren Luncurkan Sarah Asisten Virtual AI Siap Layani Pelanggan
- Warga Muslim Dunia Habiskan 2,43 Triliun Dolar AS untuk Belanja Produk Halal
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- PLN Untuk Rakyat, Wamen BUMN Apresiasi Keandalan Listrik dan Layanan SPKLU di Yogyakarta
- Praktis! Ini Cara Tarik Tunai di ATM Tanpa Kartu Bank BPD DIY
Advertisement
Advertisement