Advertisement
Penerapan PPN 12 Persen Kewenangan Sri Mulyani Bukan Prabowo-Gibran
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sepenuhnya kewenangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan presiden selanjutnya.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih berada di ranah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya yang saat ini masih bertugas.
Advertisement
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Diminta Mengevaluasi Kebijakan PPN 12 Persen
Apalagi, untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga masih disusun oleh pemerintahan Jokowi. “[PPN 12%] Sepenuhnya tugas dan kewenangan Menkeu, apalagi dalam konteks RAPBN 2025. Ini karena pengajuan RAPBN 2025 di bulan Agustus, masih periode kewenangan Menkeu sekarang,” tuturnya Selasa (26/3/2024).
Drajad berpandangan implementasi dari tarif PPN 12% yang sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) no. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut tidak membutuhkan fatsun politik.
Meski KPU telah mengumumkan secara resmi Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2025-2029, saat ini keduanya belum memiliki kewenangan fiskal.
“Ingat, pak Prabowo belum memiliki kewenangan fiskal sekarang. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah PPN 12% itu kuncinya ada di Pak Prabowo,” ujar Drajad yang juga ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Selain itu, dalam rancangan APBN 2025 pun harus mencantumkan target penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari PPN. Drajad meminta Menkeu Sri Mulyani untuk segera memastikan tarif PPN di tahun depan agar target penerimaan lebih jelas serta postur belanja negara dan pembiayaan defisit dapat dirancang dengan baik.
Di sisi lain, Drajad juga menyoroti aturan turunan yang wajib diselesaikan sebelum kenaikan PPN diberlakukan 1 Januari 2025. “Jadi bisa disiapkan oleh Menkeu sekarang, jika belum selesai, oleh Menkeu yang baru. Idealnya Oktober 2024 sudah selesai, sehingga bisa disosialisasikan November - Desember 2024,” tuturnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara kompak menyampaikan terkait implementasi PPN menjadi 12% memerlukan fatsun politik untuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah baru.
Sri Mulyani Indrawati juga akan menghormati keputusan pemerintah baru terkait PPN ini. Apabila keinginan pemerintahan baru yang nantinya dipimpin oleh Petahana Menteri Pertahanan tersebut, APBN nantinya akan menyesuaikan.
“Jadi kalau [pemerintahan baru] PPN-nya tetap 11%, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Joko Pinurbo Sempat Menitipkan Pesan Ini lewat Harianjogja.com Dua Tahun yang lalu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- UMKM DIY Bisa Manfaatkan Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Selain Perbankan
- Kadin DIY Optimis Ekonomi Masih Stabil di Tengah Pelemahan Rupiah
- Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD DIY Dukung Penuh Pemkot Jogja
- Journalist Competition Astra Motor Yogyakarta Kembali Digelar
- Tok TikTok Dilarang di AS! CEO Shou Zi Chew Bakal melawan UU Pelarangan
- Pertegas Brand Identity, GAIA Cosmo Kembali Luncurkan Seragam Baru
- Kemenkeu Sebut Sejak Awal Mendesain Defisit APBN, tetapi Semua Tetap Terjaga dalam Sasaran
Advertisement
Advertisement