Advertisement
DPR Mendesak Pembatalan Aturan Tapera
Perumahan/rumah - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibatalkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyebut bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih tidak menentu. Ditambah lagi, para pekerja, menurut Alifudin, harus dipotong pendapatannya yang bisa berdampak pada kemerosotan daya beli dan kualitas hidup yang substansial.
Advertisement
"Memang benar, kehadiran Tapera mampu menjadi jembatan untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah di masa yang akan datang. Namun, tidak semua masyarakat yang bekerja itu sejahtera," tutur Alifudin di Jakarta, Minggu (9/6/2024).
BACA JUGA: Tapera Tuai Polemik di Masyarakat, Basuki Segera Temui Jokowi untuk Cari Solusi
Dia menilai keputusan pemerintah terkait Tapera tersebut juga berpotensi mencekik pekerja mandiri. Menurutnya, bagi pekerja mandiri sendiri, tidak selamanya gaji yang mereka terima akan memiliki tetapan yang sama.
Menurutnya, pekerja diwajibkan membayar simpanan, sedangkan kebutuhan harian mereka bisa saja tidak terpenuhi. Maka, tentu keputusan tersebut mencekik dan bertentangan dengan norma kesusilaan.
"Sebaiknya hilangkan niat pemerintah untuk mengambil uang dari pekerja dan berdalih untuk tabungan perumahan, batalkan dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengajak seluruh elit pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan membatalkan semua peraturan tersebut. "Batalkan aturan ini karena meresahkan masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Harga Emas Antam per Jumat, 18 Oktober 2023
Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
Program Makan Siang Bergizi Masih Ada Tantangannya, Ini Kata Kadin
Advertisement
Bank BPD DIY Tumbuh dan Terus Membaik, Optimis Raih Kinerja Positif
Gelar Dinner Gathering, Novotel Suites Malioboro Perkenalkan Wedding Package Terbaru
Tanggapi Penurunan Kelas Menengah, BPS DIY Kaji Ulang Pergerakan Konsumsi Masyarakat
Daop 6 Sebut Ruas Tol Jogja-YIA Akan Sejajar dengan Rel KA dari Rewulu - Sedayu
Sri Mulyani Kembali Jabat Meneku di Kabinet Prabowo, Investor Asing Sambut Positif
Advertisement
Indef: Makan Bergizi Gratis Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB pada 2025
Ekonom Dukung Keputusan BI Tahan Suku Bunga 6 Persen
Susunan Menteri Ekonomi Kabinet Prabowo Gibran Dinilai Realistis
Hingga Akhir Tahun Bakal Ada PHK 30.000 Pekerja Industri Tekstil
Advertisement
Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
Berita Pilihan
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
- Tak Bisa Bayar Pinjol, Anak Muda Berisiko Kena Depresi
- Pemerintahan Prabowo Diminta Bangun Industri LPG Bahan Baku Lokal
Advertisement
KPU Bantul Telah Terima 765.337 Lembar Surat Suara untuk Pilkada 2024
Advertisement
Komunitas Vespa di Jogja Memulai Perjalanan ke Sabang Demi Mendapatkan Biji Kopi Lokal Setiap Daerah
Advertisement
Berita Populer
- Ekonom Dukung Keputusan BI Tahan Suku Bunga 6 Persen
- Indef: Makan Bergizi Gratis Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB pada 2025
- Sri Mulyani Kembali Jabat Meneku di Kabinet Prabowo, Investor Asing Sambut Positif
- Daop 6 Sebut Ruas Tol Jogja-YIA Akan Sejajar dengan Rel KA dari Rewulu - Sedayu
- Tanggapi Penurunan Kelas Menengah, BPS DIY Kaji Ulang Pergerakan Konsumsi Masyarakat
- Gelar Dinner Gathering, Novotel Suites Malioboro Perkenalkan Wedding Package Terbaru
- Bank BPD DIY Tumbuh dan Terus Membaik, Optimis Raih Kinerja Positif
Advertisement
Advertisement
