Advertisement
Pengamat Ekonomi UGM Sebut Pemerintah Bimbang Batasi Subsidi
Suasana SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Jumat (30/8 - 2024). Anisatul Umah/Harian Jogja.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut pemerintah masih bimbang dalam menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dia menyebut rencana ini sudah beberapa kali disampaikan namun sampai saat ini belum diterapkan. Dengan membatasi BBM subsidi, konsumen yang tidak berhak menerima subsidi harus migrasi ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
Advertisement
“Sebaiknya kenaikan harga tersebut dilokalkan sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan. Tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas," ucapnya. Kamis (5/9).
Fahmy menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Penyebabnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga memberatkan keuangan negara.
BACA JUGA: BPBD DIY Butuh Kerja Sama Multi-Pihak Mengantisipasi Potensi Gempa Megathrust
Apabila kebijakan ini tidak segera diputuskan oleh pemerintahan yang sekarang, beban anggaran pendapatan belanja nasional ini akan diwariskan kepada pemerintah selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menilai pengetatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi namun ia meyakini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar.
Menurut dia, dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. "Walaupun melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal.
Ia berpandangan inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Faisal mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Honda Auto Expo 2024 Digelar di Pakuwon Mall, Targetkan 150 Booking
Harga Emas Antam Hari Ini (18/9) Turun Tipis, Termurah Rp770.000
BI: Surplus Neraca Pedagangan Jadi Modal Perkuat Ketahanan Ekonomi
Advertisement
Kunjungan Mal DIY Naik Dua Kali Lipat Saat Long Weekend Maulid Nabi
Sukses Diluncurkan di Jakarta, Vinfast Resmi Mengaspal di Jogja
Advertisement
Agustus 2024, BEI DIY Catat Ada Penambahan 2.950 Investor
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp1.444.00 per Gram
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah hingga Cabai Turun
Volkswagen Bakal Tutup Pabrik di Jerman, 15000 Karyawan Terancam PHK
Advertisement
Berita Pilihan
- Momen 5 Tahun Transformasi BUMN, PLN Lakukan Penyalaan Pertama Bantuan Pasang Baru Listrik di DIY
- Volkswagen Bakal Tutup Pabrik di Jerman, 15000 Karyawan Terancam PHK
- Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Bisa Berdampak, Ini Kata Indef
- Harga Emas Antam Akhir Pekan Ini Melonjak, Rp1.465 Juta per Gram
- Peringatan Gempa Megathrust, PHRI DIY: Picu Geliat Wisata Menurun
Advertisement
Hore! Tol Jogja-Solo Diresmikan Jokowi, Catat Akses Pintu Keluar Masuknya
Advertisement
Mie Kangkung Belacan Jadi Primadona Wisata Kuliner Medan
Advertisement
Berita Populer
- Sukses Diluncurkan di Jakarta, Vinfast Resmi Mengaspal di Jogja
- Kunjungan Mal DIY Naik Dua Kali Lipat Saat Long Weekend Maulid Nabi
- 10 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Nasional Stabil di Tengah Gejolak Global, Terjaga di DIY
- BI: Surplus Neraca Pedagangan Jadi Modal Perkuat Ketahanan Ekonomi
- Harga Emas Antam Hari Ini (18/9) Turun Tipis, Termurah Rp770.000
- Honda Auto Expo 2024 Digelar di Pakuwon Mall, Targetkan 150 Booking
- Pakar Pertanian UMY Ungkap Plus dan Minus Subsidi Pupuk Diganti Jadi BLT
Advertisement
Advertisement
