Advertisement

Sistem Pembayaran Digitalisasi Bakal Diakselerasi pada 2025

Newswire
Sabtu, 30 November 2024 - 18:57 WIB
Maya Herawati
Sistem Pembayaran Digitalisasi Bakal Diakselerasi pada 2025 Ilustrasi penggunaan QRIS. - Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia menyebut bakal mengakselerasi sistem pembayaran digitaliasi pada 2025.

“Di sistem pembayaran digitalisasi, terus kami akselerasi tahun 2025 sesuai blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang kami luncurkan 1 Agustus 2024 yang lalu melalui 5 inisiatif, (yaitu) pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi dan rupiah digital, dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wariyo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).

Advertisement

Pertama adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST akan dikembangkan dan terkoneksi dengan fast payment industry, kemudian modernisasi BI-RTGS (Real-Time Gross Settlemen) yang multi-currency dan standar nasional.

Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info.

BACA JUGA: Kenaikan UMP 6,5 Persen, Begini Efeknya bagi Dunia Usaha

Upaya kedua yaitu konsolidasi industri sesuai kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko dan infrastruktur dengan klasifikasi Pelaku Sistem Pembayaran (PSP) utama dan non-utama. Ketiga, inovasi QRIS diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIC,” kata Perry.

Selanjutnya, kerja sama QRIS dengan sejumlah negara bakal diperluas ke negara-negara di Asia dan Timur Tengah seperti Jepang, Korea, dan Uni Emirat Arab, maupun dengan sejumlah negara lain.

Terakhir ialah eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan untuk penyaluran bantuan sosial maupun juga untuk Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah,” ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Aktivis Sosial di Jogja Minta Agar Gus Miftah Dicopot dari Jabatan Utusan Presiden

Jogja
| Kamis, 05 Desember 2024, 17:07 WIB

Advertisement

alt

Mengenal Republik Palau, Negara Kepulauan di Dekat Indonesia yang Jarang Disebut

Wisata
| Selasa, 03 Desember 2024, 10:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement