Alokasi Belanja Negara di DIY pada 2025 Sebesar Rp21,3 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyampaikan alokasi Belanja Negara di DIY pada 2025 sebesar Rp21,3 triliun. Hal ini disampaikan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 lingkup DIY di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kamis (12/12/2024).

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan alokasi Belanja Negara sebesar Rp21,3 triliun itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp11,01 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun.

Kemudian belanja kementerian/lembaga terdiri atas Belanja Pegawai Rp4,97 triliun, Belanja Barang Rp3,64 triliun, Belanja Modal Rp2,38 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp22,28 miliar. Alokasi TKD di DIY 2025 berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320,35 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,85 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp337,48 miliar.

Kemudian DAK Nonfisik sebesar Rp1,95 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp106,43 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,2 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp515,13 miliar.

"APBN telah terbukti efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko global," ucapnya dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (13/12/2024).

BACA JUGA: Hingga Mei 2024 Realisasi Belanja APBN DIY Capai Rp9,38 Triliun

Menurutnya, APBN bekerja sangat keras dan efektif dalam melindungi rakyat dan ekonomi di tengah guncangan global yang bertubi-tubi. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak harga pangan dan energi, disrupsi rantai pasok.

"Melonjaknya inflasi dan suku bunga global, serta peningkatan tensi geopolitik," ucap Agung.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan APBN berperan mendukung transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan menuju negara maju dan makmur dalam cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sultan mengatakan hal tersebut dilakukan melalui pembangunan fondasi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan reformasi lainnya. Semua pihak diminta tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang masih fluktuatif sehingga mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi.

APBN juga akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional. "Dengan terus menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan prinsip kehati-hatian," tuturnya.

Sultan memberikan arahan kepada bupati/walikota dan kuasa pengguna anggaran terkait penggunaan APBN. Pertama, meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang dalam penggunaan anggaran serta harus mengurangi semaksimal mungkin kebocoran anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden berharap pengeluaran yang bersifat seremonial dikurangi. "Diganti dengan program yang langsung mengatasi masalah masyarakat," lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.