Kriteria Pekerja Gaji di Bawah 10 Juta yang Bebas Pajak PPh 21

Lorenzo Anugrah Mahardhika

Senin, 17 Februari 2025 - 13:37 WIB

Ujang Hasanudin

Kriteria Pekerja Gaji di Bawah 10 Juta yang Bebas Pajak PPh 21

Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh 21 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per tahun ini.

Pemberian insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

PMK Nomor 10/2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak 4 Februari 2025.

"Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025," demikian kutipan Pasal 2 Ayat 3 dokumen peraturan tersebut, Senin (17/2/2025).

Adapun Pasal 3 Ayat 1 beleid tersebut mengatur pekerja yang akan mendapatkan insentif tersebut. Beleid itu menjelaskan bahwa karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit akan mendapat insentif PPh 21 DTP tersebut.

Sementara itu, Pasal 4 PMK tersebut menyatakan bahwa insentif ini diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang tidak lebih dari Rp10 juta per bulan atau Rp500.000 per hari.

Selain itu, pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa latar belakang penerbitan PMK ini adalah upaya mempertahankan daya beli masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 lalu.

"Penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan," tegas Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, dikutip dari keterangan resmi tersebut.

Ketentuan lebih lengkap mengenai PMK No. 10/2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 dapat diakses dan diunduh pada laman pajak.go.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com