Alasan Donald Trump Terapkan Kebijakan Tarif Timbal Balik

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut sejumlah faktor berbasis tarif maupun hambatan non-tarif yang memicu defisit neraca dagang hingga berujung pada pelemahan manufaktur di negaranya.

Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor bea masuk 10% ke semua negara dan beberapa negara lebih tinggi hingga kisaran 40% sampai dengan 50%. Kebijakan itu diumumkan olehnya di Gedung Putih, AS, Rabu (2/4/2025), waktu setempat.

Politikus Partai Republik yang dikenal dengan kebijakannya yang proteksionis itu menilai kondisi defisit neraca dagang AS selama ini menjadi salah satu faktor mengapa kebijakan tarif impor itu diberlakukan. Dia menyoroti saah satunya yakni kurangnya azas timba balik pada hubungan dagang dengan negara-negara lain.

BACA JUGA: Donald Trump Beri Opsi Iran

Trump juga menilai adanya perbedaan tarif yang jomplang antara yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Belum lagi, terdapat sejumlah hambatan non-tarif yang turut dinilainya berujung pada pelemahan sektor manufaktur negeri Paman Sam.

"Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap ketahanan nasional dan ekonomi AS," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

Proses pemberlakuan tarif itu pun sudah berlangsung sejak hari pertama Trump kembali memasuki Gedung Putih, setelah sebelumnya memimpin AS pada periode pertama di 2016-2020 lalu. Pada saat itu, 20 Januari 2025, Trump memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki penyebab defisit perdagangan itu.

Pada 13 Februari 2025, Trump lalu menandatangani memorandum untuk mengkaji kembali praktik dagang dengan negara-negara mitra yang dinilai tidak resiprokal. Hingga kemudian pada 1 April 2025, presiden berlatar belakang pengusaha itu menerima hasil penyelidikan anak buahnya dan menjadi dasar kebijakan tarif impor.

Trump mengakui bahwa dampak dari defisit perdagangan yang terus menerus di AS berujung pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya. Dia mencatat bahwa defisit perdagangan AS tumbuh lebih dari 40% pada lima tahun belakangan. Nilainya mencapai US$1,2 triliun pada 2024 lalu.

Demi Industri Dalam Negeri
Di sisi lain, dia mengakui bahwa pemerintahannya di 2017 dan rivalnya yakni Joe Biden dari Partai Demokrat pada 2022 mengakui pentingnya menggenjot industri dalam negeri.

Data AS di 2023 lalu menunjukkan bahwa share output manufaktur AS terhadap global hanya 17,4%, atau turun dari puncaknya pada 2001 yakni 28,4%.

Trump lalu mengalamatkan kondisi tersebut pada hubungan dagang AS dan mitranya yang dinilai tidak seimbang, terutama beberapa tahun belakangan.

Penyebabnya, terang Trump, di antaranya adalah perbedaan antara tarif yang dikenakan oleh setiap negara. Dia pun menyoroti perbedaan tarif yang dikenakan untuk barang-barang tertentu. Misalnya, tarif impor kendaraan oleh AS hanya 2,5%, sedangkan Uni Eropa sebesar 10%, India 70% dan China 15%, untuk barang yang sama.

Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. "Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%," paparnya.

Selain hambatan tarif, hambatan non-tarif dinilai turut memengaruhi manufaktur AS sehingga sulit menembus pasar dunia. Trump menyebut hambatan-hambatan non-tarif itu meliputi hambatan impor dan pembatasan perizinan; hambatan bea cukai dan kekurangan dalam fasilitasi perdagangan; hambatan teknis terhadap perdagangan (misalnya, standar pembatasan perdagangan yang tidak perlu, prosedur penilaian kesesuaian, atau peraturan teknis); dan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang membatasi perdagangan secara tidak perlu tanpa memajukan tujuan keselamatan.

Kemudian, rezim paten, hak cipta, rahasia dagang, dan merek dagang yang tidak memadai dan penegakan hak kekayaan intelektual yang tidak memadai; persyaratan perizinan atau standar peraturan yang diskriminatif; hambatan terhadap arus data lintas batas dan praktik diskriminatif yang memengaruhi perdagangan produk digital; hambatan investasi; subsidi; serta praktik anti persaingan.

"Diskriminasi yang menguntungkan perusahaan milik negara dalam negeri, dan kegagalan pemerintah dalam melindungi standar ketenagakerjaan dan lingkungan; penyuapan; dan korupsi," jelasnya.

Siapa Paling Terdampak?
Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar.

Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar.

Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar.

Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar.

Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%.

Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis