BPS DIY Masukkan Usaha Daring ke Fokus Sensus Ekonomi 2026
BPS DIY memasukkan usaha online dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan ekonomi digital yang berkembang pesat di Yogyakarta.
Ilustrasi pinjol atau pinjaman oline. - Foto dibuat oleh AI/Stokcake
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 20 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) berisiko kredit macet secara agregat (TWP90) di atas 5 persen per Februari 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan Januari 2025 sebanyak 21 penyelenggara.
“Penurunan jumlah tersebut dikarenakan, antara lain peningkatan kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi penyaluran dana serta peningkatan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan,” kata Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/5/2025).
Namun secara industri, TWP90 (tingkat wanprestasi 90) industri fintech lending per Februari 2025 tetap terjaga, yakni pada posisi 2,78 persen dengan nominal Rp2,22 triliun.
Pendanaan bermasalah tersebut, kata Agusman, didominasi oleh borrower dengan rentang usia 19-34 tahun.
Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month), TWP90 secara industri tersebut meningkat dari posisi 2,52 persen pada Januari 2025.
BACA JUGA: Ratusan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka di Indonesia Ditutup Paksa Pemerintah
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year), TWP90 Februari 2025 tercatat menurun dari 2,95 persen pada Februari 2024.
Dengan perkembangan tersebut, TWP90 secara industri masih dapat dikatakan sehat, sebab belum melampaui batas yang ditoleransi OJK sebesar maksimal 5 persen.
Per Februari 2025, industri fintech lending atau pindar secara agregat mencatatkan laba sebesar Rp233,71 miliar atau tumbuh, dari Januari 2025 yang sebesar Rp152,22 miliar.
Menurut Agusman, pertumbuhan kinerja pindar tersebut menunjukkan masih tingginya demand atau permintaan masyarakat, seiring dengan peningkatan transaksi digital.
Adapun outstanding pendanaan pindar per Februari 2025 tumbuh 31,06 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp80,07 triliun, didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan kepada sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun.
“Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaat ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari pindar, termasuk pada sektor UMKM,” kata Agusman.
Pada Februari 2025, outstanding pendanaan pindar pada sektor produktif dan atau UMKM mencapai Rp29,25 triliun atau sebesar 36,53 persen dari total outstanding pendanaan industri pindar (Januari 2025: 35,64 persen).
“Penyelenggara pindar terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028,” kata Agusman pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPS DIY memasukkan usaha online dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan ekonomi digital yang berkembang pesat di Yogyakarta.
Menaker Yassierli respons relokasi pabrik otomotif ke Vietnam. Kemnaker pantau potensi PHK dan dorong penyelesaian bipartit.
Kuasa hukum Raudi Akmal pertanyakan penetapan tersangka kasus hibah Sleman dan siapkan praperadilan karena dinilai abaikan fakta sidang.
Bakom RI menilai haji 2026 sukses. 220.247 jemaah Indonesia pulang bertahap, pemerintah siapkan strategi pemangkasan antrean haji.
Disdukcapil Bantul ungkap SHDK KK jadi kendala SPMB 2026. Verifikasi tetap aman tanpa temuan pemalsuan dokumen kependudukan.
Bahasa Inggris jadi mapel wajib SD mulai 2027. Mendikdasmen Abdul Mu’ti siapkan pelatihan guru untuk peningkatan kompetensi global.