Advertisement
Dampak Kebijakan Efisiensi Prabowo, Pengusaha Hotel Mengaku Pendapatan Turun 60 Persen

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan, pendapatan hotel di Indonesia rata-rata turun hingga 60% imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran menyampaikan, meski belum ada laporan secara tertulis, anggota PHRI secara lisan telah melaporkan ihwal penurunan pendapatan, buntut dari kebijakan hemat anggaran Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
“Kalau laporan secara lisan ke PHRI memang sudah banyak yang melaporkan bahwa itu terjadi masalah penurunan pendapatan,” kata Maulana kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).
Dia menuturkan, segmen pemerintah berkontribusi besar rata-rata sekitar 40%-60% terhadap industri perhotelan. Bahkan di beberapa daerah, kontribusinya mencapai 80%.
“Kontribusinya antara 40%-60%. Otomatis rata-rata penurunannya bisa sampai segitu kalau dia nggak ada kegiatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maulana menyebut bahwa kontribusi dari sektor swasta masih minim sehingga banyak perhotelan yang mengandalkan pada kegiatan pemerintahan.
“Makanya selama efisiensi ini memang kelihatan dampaknya pada pendapatan hotel itu cukup besar,” ujarnya.
BACA JUGA: Rekomendasi Guest House Jogja Nyaman dan Murah untuk Backpacker
Di sisi lain, banyaknya hari libur nyatanya tidak cukup mampu mengisi kekosongan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup memukul industri perhotelan.
Dia mengatakan, kontribusi segmen leisure tidak cukup mampu untuk menutup segmen perjalanan dinas yang cukup besar.
“Jadi kalau mau dikejar untuk menggantikannya [segmen pemerintah], tentu mesti konteksnya kegiatan-kegiatan event atau MICE,” pungkasnya.
Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya menyampaikan bahwa ini industri perhotelan sudah tidak bisa mengharapkan segmen pemerintah yang selama ini menjadi pangsa pasar terbesar industri ini.
“Industri hotel harus sungguh-sungguh untuk menggarap pasar yang non-pemerintah,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025).
Meski diakuinya tidak mudah untuk beralih ke pasar lain, Hariyadi menyebut bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis perhotelan tetap dapat berjalan.
Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan ini, banyak banyak hotel yang terdampak bahkan berhenti beroperasi. Hotel-hotel ini utamanya sangat bergantung pada belanja perjalanan dinas pemerintah.
Untuk itu, dia mengimbau industri perhotelan untuk mulai mencari pasar baru seperti korporasi, komunitas, kegiatan-kegiatan individual, dan wisatawan mancanegara (wisman).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com

HUT ke 8, Malioboro Prime Hotel Angkat Tema Caring Hearts, Tingkatkan Pelayanan Prima kepada Pelanggan

Barberque Lovers All-You-Can-Eat dengan Lebih dari 50 Jenis Makanan Hanya Ada di The Phoenix Hotel Yogyakarta
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Lebih dari 1 Juta Rekening Terkait dengan Tindak Pidana, PPATK: 150 Ribu Didapat dari Peretasan
- Ekonom Minta Pemerintah dan BPS Menaikkan Acuan Garis Kemiskinan Sesuai Bank Dunia
- Berkat Sydney Sweeney, Saham American Eagle Melonjak
- Harga Emas di Pegadaian, Senin (28/7/2025) Stabil
- Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Aset Kripto, Aturan Segera Terbit
Advertisement

Operasi Sudah Ditutup, Tim SAR Tetap Berupaya Mencari Keberadaan Pengunjung Hilang di Pantai Siung Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Turun, Terendah Dijual Rp990.000
- Diskon Tarif 30 Persen KAI Daop 6 Yogyakarta Segera Berakhir
- New CRF 150L Hadir di GIIAS 2025 dengan Penyegaran Terbaru
- BPD DIY Salurkan Beasiswa kepada Mahasiswa Amikom Yogyakarta
- Gangguan Premanisme Meresahkan Pelaku Usaha, Apindo: Dipicu Adanya PHK Massal
- Ekonom Indef Minta Pemerintah Waspadai Perlambatan Ekonomi, Ini Faktornya
- Dijual di Jawa Rp11.000 per Kilogram, Distribusi Beras Murah SPHP Bakal Diperketat
Advertisement
Advertisement