Advertisement
REI DIY Ungkap Tantangan Bisnis Properti di Jogja: Kasus TKD hingga Orangtua Beli Vila untuk Kuliah Anaknya
Ilustrasi Perumahan. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY menyampaikan bisnis properti dewasa ini menghadapi beberapa tantangan. Sekretaris DPD REI DIY, Ngatijan Suryo Sutiarso mengatakan saat ini banyak pengembang villa dengan harga Rp200-300 jutaan dan sistemnya sewa sampai 20 tahun.
Misalnya ada orang tua yang membeli untuk vila anaknya yang masih kuliah di DIY. Setelah anaknya lulus vila ini akan menjadi passive income sampai sewanya habis. "Saat ini marak pasti penjualan rumah turun," kata Ngatijan dikutip Minggu (27/7/2025).
Advertisement
Selain itu, belum lama ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan tanah kas desa (TKD). Mereka menjual rumah dengan harga murah, meskipun belum tahu bisa balik nama atau tidak.
BACA JUGA: Satpol PP Tutup Paksa 10 Lokasi Pengolahan Sampah Ilegal di Bantul
Adanya pihak yang memanfaatkan TKD membuat calon pembeli menjadi was-was. Oleh karena itu perlu ada edukasi kepada masyarakat bahwa TKD tidak bisa diperjualbelikan.
Tantangan lainnya adalah aturan yang berubah-ubah, seperti sekarang ada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "REI saat ini tantangannya besar," katanya.
Ngatijan mengatakan REI DIY juga masih harus berhadapan dengan bisnis kavling tanah. Misalnya seorang pengusaha membeli tanah 400 meter lalu dibagi menjadi 4 dan dibangun sendiri. Dijual secara pribadi tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), izinnya lebih sederhana karena hanya memecah, dan tidak perlu menyediakan fasilitas umum (Fasum).
Sementara anggota REI DIY saat membangun area perumahan 35% nya dialokasikan untuk fasilitas jalan, balai warga, kolam renang, dan lainnya. Untuk mengurus izinnya juga lebih panjang 1-2 tahun. Mulai dari proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Anggota REI harus tertib pajaknya, coba harga Rp1 miliar PPN 11%, PPh 2,5%, BPHTB 5%, sudah 18,5% pajak," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
Advertisement
Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
Advertisement
Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
Perbankan Dominasi Pengaduan Konsumen ke OJK DIY
Konsumsi Pertamax Jateng-DIY Diprediksi Naik 29 Persen saat Lebaran
Aset Perbankan DIY Tembus Rp115 Triliun pada Awal 2026
Advertisement
Pertamina Antisipasi Gangguan Pasokan Energi dari Selat Hormuz
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Resmi Larang Bus Pariwisata Parkir di TKP Senopati
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
- Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
- Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
- Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
- Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
- Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
- Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Advertisement
Advertisement
