Ekonom UGM Sebut Distribusi Beras SPHP via Aplikasi Perlu Dikaji Ulang

Harianjogja.com, JOGJA—Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menyebut kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui aplikasi digital perlu ditinjau ulang. 

Dia juga mengatakan aturan laporan penjualan harian. Menurut digitalisasi memang bisa menjadi instrumen penting dalam pengawasan distribusi pangan, namun bisa menjadi beban tambahan bagi pedagang kecil yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Menurutnya, jika pemerintah terlalu menekankan sisi kontrol administratif tanpa memperbaiki logistik, tujuan stabilisasi harga beras bisa meleset.

"Pemerintah harus melakukan pendampingan dan sosialisasi serius agar kebijakan ini benar-benar inklusif," ucapnya, Kamis (28/8/2025).

Wisnu mengatakan kebijakan digitalisasi harus memperhatikan aspek keadilan distribusi. Jika tidak diatur dengan baik, pedagang besar yang memiliki kemampuan teknologi akan semakin diuntungkan, sementara pedagang tradisional semakin tertinggal.

Menurutnya fokus utama mestinya diarahkan pada perbaikan rantai pasok beras dari gudang Bulog ke pedagang, agar distribusi lebih lancar, biaya logistik menurun, dan harga tetap terkendali.

"Pengawasan digital tetap penting, tetapi jangan sampai menggantikan peran fundamental pemerintah sebagai penyedia kebijakan dan penegak institusi, bukan sebagai pesaing pedagang kecil," tuturnya.

BACA JUGA: Demo Buruh: DPR Jangan Cuma Joget, Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Ia juga menyoroti tumpang tindih distribusi beras SPHP melalui pedagang tradisional dengan operasi pasar yang digelar langsung di tingkat kelurahan dan RW. Jika pemerintah terlalu aktif melakukan penjualan langsung, pedagang pasar yang selama ini menjadi jalur distribusi alami beras justru terpinggirkan.

Lebih lanjut ia mengatakan operasi pasar yang terlalu sering bersifat ad hoc dan berisiko melemahkan keberlanjutan distribusi rakyat. "Negara seharusnya hadir memperkuat institusi pasar rakyat sebagai tulang punggung stabilisasi jangka panjang," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi keterlibatan TNI dan Polri dalam distribusi beras SPHP, Wisnu berpandangan keberadaan aparat memang penting sebagai pengawas distribusi untuk menutup celah penyimpangan. Namun, ia mengingatkan agar peran aparat tidak terlalu dominan di jalur distribusi.

Sebab distribusi dan perdagangan sebaiknya tetap menjadi domain pedagang pasar, sementara aparat berfungsi sebagai penegak hukum dan pengawas aturan. Sehingga ekosistem perdagangan tidak terganggu.

Wisnu menekankan pentingnya perbaikan logistik nasional untuk menurunkan biaya transportasi dan memastikan stok Bulog tersebar merata. Ia juga mendorong penguatan regulasi dan pengawasan agar negara hadir sebagai pengatur dan pengawas, bukan sebagai distributor yang terlalu aktif.

Ia juga menyarankan adanya mekanisme digital yang lebih adaptif, misalnya dengan menyediakan jalur pemesanan sederhana seperti melalui WhatsApp atau bantuan petugas pasar. Pemerintah perlu memastikan peran pedagang tradisional tetap terjamin sebagai jalur distribusi utama beras SPHP.

"Serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan agar margin pedagang kecil tidak semakin tertekan," jelasnya.

Dia berharap agar pemerintah lebih menekankan perbaikan logistik dan kelembagaan distribusi beras, sehingga stabilisasi harga dapat tercapai secara berkelanjutan. Idealnya negara hadir sebagai pembuat kebijakan yang adil dan penegak institusi, bukan sebagai pesaing dalam distribusi.

"Dengan begitu, stabilisasi harga tidak hanya menjawab kepentingan konsumen, tetapi juga memastikan petani dan pedagang kecil terlindungi," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News