Menkeu Purbaya Bakal Ambil Kas Pemerintah di BI Rp200 Triliun untuk Genjot Ekonomi

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sekitar Rp200 triliun yang kini terparkir di Bank Indonesia. Dana itu adalah kas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas sistem keuangan sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional.

Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020 yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering, sehingga menekan kinerja sektor riil.

“Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem ekonomi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer (base money) justru tumbuh 100%.

Imbasnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Menurut Purbaya, saat itu pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

BACA JUGA: Jumlah Kantor Cabang Bank BUMN hingga Swasta Turun Drastis

Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hadapi pandemi Covid-19. Saat ini, sambungnya, ekonomi Indonesia terancam hadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3% pada Maret 2020.

Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan.

“Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11%, terus dijaga oleh bank sentral juga di atas 20 persen. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita,” jelasnya.

Masalahnya, Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020. Dia mencatat pada medio 2023, uang beredar kembali menurun hingga pertumbuhannya mencapai 0% pada medio 2024.

Akhirnya perekonomian melambat. Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

"Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut. Kini, setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

"Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi," jelas Purbaya.

Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

"Saya pernah ditanya Pak Jokowi, 'Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan enggak bisa belanja juga,' 'Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak enggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil'," jelasnya.

Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum krisis.

Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta dengan fiskal pemerintah. Dengan demikian, mantan Ketua DK OJK itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai meski tidak dalam waktu dekat.

"Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan," tutup Purbaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com