Purbaya Akan Kembalikan Dana Pemerintah dari BI lewat Perbankan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengembalikan dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) ke sistem keuangan melalui perbankan agar likuiditas terjaga.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Rabu (11/9/2025) dalam paparan strategi atau kebijakan awal yang akan ditempuh usai dilantik sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani.

BACA JUGA: Purbaya Nyatakan Tak Ada pemotongan Anggaran ke Daerah

Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020 yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering, sehingga menekan kinerja sektor riil.

Setelah dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025), Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

"Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Namun, nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi," jelas Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya berbagai program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

Lalu, bagaimana skemanya?
Usai memberikan laporan hasil rapat dengan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Purbaya menjelaskan secara umum skema rencana penyuntikan dana ke sistem perbankan tersebut seperti nasabah yang menaruh uang dalam bentuk deposito bank. Jika pemerintah membutuhkan kembali dana tersebut, maka akan diambil kembali.

Untuk penyalurannya, lanjut Purbaya, diserahkan kepada perbankan. "Tapi nanti diupayakan penyalurannya bukan dibelikan SUN [Surat Utang Negara] lagi dan kita minta Bank Indonesia tidak serap lagi uangnya. Jadi, betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, rencana itu bertujuan agar perbankan Tanah Air memiliki banyak dana segar dalam bentuk uang tunai, tetapi tidak dapat disimpan di tempat lain kecuali disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. "Jadi, kami memaksa market mekanisme berjalan," jelasnya.

Likuiditas Bank Himbara

Adapun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kondisi likuiditas bank-bank Himbara tetap terjaga, tercermin dari Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing pada rentang 129,80% hingga 187,04% dan 110,37% hingga 143,02% yang berada di atas threshold 100%.

OJK juga menilai kondisi likuiditas perbankan masih ample dan masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung berbagai program nasional.

Jika dilihat dari laporan keuangan per semester I/2025 dan kuartal I/2025 (khusus Bank Mandiri), BNI dan BRI mencatatkan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) di bawah 90%, yaitu masing-masing sebesar 86,18% dan 84,97%.

Sementara itu, BTN dan Bank Mandiri mencatatkan rasio LDR yang lebih tinggi, di atas 90%, masing-masing sebesar 92,6% dan 93,5%. Sebagai informasi, jika LDR semakin tinggi, maka dapat diartikan bank menyalurkan lebih banyak kredit dibandingkan dengan simpanan yang dihimpun.

Hal ini pada satu sisi dapat meningkatkan pendapatan bank, tetapi pada sisi lain juga berpotensi mengurangi likuiditas dan meningkatkan risiko perbankan. Adapun, rasio LDR industri perbankan per Juli 2025 dilaporkan sebesar 86,54%, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 86,40%.

Namun, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, yang sebesar 88,62%, likuiditas perbankan Indonesia jika dilihat dari rasio LDR mengalami pelonggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis