Indef Proyeksikan Ekonomi 2026 Tumbuh 5 Persen, Berikut Faktornya

Harianjogja.com, JOGJA—Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memproyeksikan ekonomi 2026 tumbuh sebesar 5%, lebih rendah dari target pemerintah dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 5,4%.

Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan pertumbuhan ekonomi 2026 dipengaruhi beberapa hal. Pertama, ketidakpastian global yang meningkat, seperti geopolitik, perlambatan ekonomi China, dan fragmentasi perdagangan. Menurutnya kondisi ini bisa menekan ekspor, arus modal, dan nilai tukar.

Faktor kedua, kata Eisha, pemulihan konsumsi domestik yang masih rapuh akibat tekanan harga pangan, energi, dan daya beli yang belum pulih. Ketiga menurutnya investasi belum ekspansif dan kurang produktif, masih bertumpu pada proyek padat modal dengan efek pengganda kecil.

"[faktor terakhir] pasar tenaga kerja rapuh, didominasi informal dan skill mismatch, sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas," ujarnya.

Dia menyampaikan untuk inflasi 2026 Indef memproyeksikan ada level 3% secara tahunan atau (year-on-year/yoy), inflasi 2026 lebih tinggi akibat permintaan yang membaik namun penawaran yang rigid, terutama dalam sektor pangan dan energi.

Eisha mengatakan ada beberapa hal yang turut menyumbang peningkatan inflasi di 2026 di antaranya program stimulus seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mulai memberikan dampak di tahun depan. Ia mengatakan tanpa perbaikan kapasitas produksi, penguatan permintaan justru berpotensi menambah tekanan inflasi dalam jangka pendek.

Lebih lanjut dia mengatakan komponen volatile food juga menjadi pendorong utama lonjakan inflasi di 2026, sebab sistem distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien, dampaknya harga mudah bergejolak. Faktor terakhir, dia sebut rencana pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik, BBM non subsidi, dan subsidi LPG akan menghasilkan inflasi dorongan biaya produksi.

"Diperburuk oleh depresiasi rupiah yang meningkatkan imported inflaOon untuk energi dan bahan baku industri," jelasnya.

Eisha menjelaskan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2025 sebesar Rp17.000 per dolar AS dan pada tahun 2026 diperkirakan melemah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, akibat tekanan eksternal dan domestik.

Menurutnya faktor geopolitik Timur Tengah, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan fragmentasi perdagangan meningkatkan aversi risiko investor dan melemahkan mata uang emerging markets. Selanjutnya, dia sebut defisit neraca perdagangan non komoditas, tingginya ketergantungan impor bahan baku dan pangan, serta kebutuhan pembiayaan utang pemerintah menambah tekanan pada rupiah.

"Dan kebutuhan impor energi akibat subsidi yang tidak efisien menciptakan structural demand for USD," lanjutnya.

Ekonom Senior Indef, Aviliani menyampaikan untuk mendukung pertumbuhan yang tinggi, sektor yang perlu menjadi prioritas adalah pariwisata, sebab kontribusi UMKM pada sektor ini besar.

Menurutnya perlu dibangun ekosistem pariwisata dan sektor berbasis hilirisasi karena mampu menyerap tenaga kerja, sehingga kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menarik investor pada sektor prioritas tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya tata kebijakan, di mana kebijakan tidak bisa disamaratakan. "Harus disesuaikan dengan kondisi tiap daerah dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan," ucapnya.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan tanpa kolaborasi antar pihak, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, pencapaian ekonomi berkeadilan akan sulit dicapai.

Selain itu, menurutnya juga perlu didukung dengan debirokratisasi, deregulasi perizinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. "Serta memperoleh akses untuk menata ulang arah ekonomi berkeadilan." (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News