Pemerintah Buka Peluang Koperasi Kelola Tambang Hingga 2.500 Hektare

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memungkinkan koperasi mengelola tambang mineral, termasuk tambang rakyat. Aturan ini ditargetkan segera terbit dan memberi peluang koperasi menggarap lahan tambang hingga 2.500 hektare.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, saat meresmikan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Girimukti di Kabupaten Lebak, Banten, Jumat, menjelaskan PP ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

“Luas lahan yang diperbolehkan dikerjakan koperasi untuk tambang mineral bisa sampai 2.500 hektare," katanya dalam keterangan pers Kementerian Koperasi.

Ferry menyatakan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan potensi tambang seperti Kabupaten Lebak.

BACA JUGA: Lurah Tegaltirto Ditahan Diduga Korupsi TKD, Begini Respons Bupati Sleman

Menurutnya, saat ini Kabupaten Lebak memiliki potensi tambang yang signifikan, termasuk emas dan mineral lainnya. Dengan adanya PP ini, diharapkan pengelolaannya tidak lagi hanya berpusat pada perusahaan besar, tetapi juga oleh koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat

Selain regulasi pertambangan, pemerintah juga berkomitmen mendukung pengembangan koperasi secara umum.

Ferry menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp16 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan modal awal koperasi. Dana ini akan disalurkan melalui bank Himbara dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

"Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Keuangan, dan tanggal 25 September nanti akan ada sosialisasi di Provinsi Banten tentang tata cara pencairan plafon pinjaman ini," ucap Ferry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara