Luhut: Program MBG Bagus, Tidak Usah Dihentikan

Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi desakan sejumlah lapisan masyarakat yang menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG).

Dia menilai bahwa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah berjalan baik, meskipun menghadapi berbagai kendala.

“Enggak usah dihentikan, kita lihat bagus, kok. Apanya yang dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang pengin cepat buahnya, seperti gigit cabai terus langsung pedas. Enggak bisa gitu,” kata Luhut dalam konferensi pers bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dia menuturkan, DEN melihat proses pelaksanaan MBG di berbagai daerah terus berjalan, seiring dengan perbaikan yang terus dilakukan pemangku kepentingan terkait.

Luhut menyampaikan bahwa DEN tak hanya menerima laporan dan data-data mengenai progres MBG, tetapi juga menerjunkan tim ke lapangan untuk memverifikasi data tersebut.

Dengan upaya ini, dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa memperoleh laporan yang akurat dari DEN sebagai pertimbangan terhadap pengambilan keputusan. Luhut pun meminta masyarakat tak terlampau pesimistis terhadap pelaksanaan MBG.

“Saya kira kita enggak perlu pesimistis bahwa masih ada kurang sana-sini. Kita lihat 3 bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik,” ujar purnawirawan TNI ini.

Terkait kasus keracunan ribuan siswa imbas sajian MBG di berbagai penjuru Tanah Air, Luhut mengaku sangat prihatin. Dia memastikan proses perbaikan dan penanganan kejadian luar biasa itu terus bergulir.

Sebelumnya, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan program MBG untuk sementara terus mencuat, salah satunya dari 713 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia.

Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia Lili Yan Ing memandang bahwa MBG merupakan janji politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan. Namun, implementasi program MBG masih bermasalah seperti alokasi anggaran yang besar yaitu Rp335 triliun pada 2026.

Lili mengungkapkan bahwa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa dari 80 juta siswa, yang menyatakan tidak makan siang mencapai 1% atau sekitar 800.000 siswa, sedangkan yang menyatakan kekurangan makan hanya 4% atau sekitar 3,5 juta siswa.

Menurutnya, anggaran MBG dapat dipangkas menjadi jauh lebih kecil apabila pemerintah memperhatikan hasil survei tersebut.

"Dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka 8 triliun," ujar Lili usai menyampaikan tuntutan tersebut di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com