GKR Mangkubumi Tegaskan Pariwisata Jogja Jangan Disamakan Bali

Harianjogja.com, JOGJA—Pengembangan pariwisata Jogja diminta tetap berpijak pada budaya lokal dan tata ruang wilayah, bukan meniru konsep destinasi lain seperti Bali. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Mangkubumi agar investasi pariwisata tetap selaras dengan karakter daerah.

Ia menyoroti masuknya investor di kawasan pantai DIY yang dinilai mulai mengarah pada konsep resort seperti di Bali, padahal wilayah Jogja memiliki identitas dan karakter pariwisata sendiri yang harus dijaga.

Menurut GKR Mangkubumi, pantai di DIY tidak dapat dimiliki secara privat karena merupakan ruang publik milik bersama masyarakat, sehingga setiap pembangunan wajib mengikuti aturan sempadan pantai yang berlaku.

Ia menegaskan DIY tetap terbuka terhadap investasi sektor pariwisata karena sektor tersebut menjadi unggulan kedua setelah pendidikan, namun masih banyak kawasan yang belum dikembangkan akibat belum mendapatkan perhatian optimal.

"Monggo bahwa kita welcome, tapi tentunya kembali lagi bahwa pembangunan di Jogja ini kita mengikuti karakter dan budaya yang ada di Jogja. Jogja ojo di-Balikan lah," ujarnya ditemui di acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota se-DIY di Jogja Expo Center (JEC), Sabtu (14/2/2026).

GKR Mangkubumi mengajak pengembangan pariwisata dilakukan bersama masyarakat, khususnya di kawasan pesisir, dengan tetap memberikan ruang bagi investor, namun pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tuan rumah memiliki kewenangan untuk memilah investasi yang masuk.

Ia menekankan proses seleksi investasi harus memastikan adanya kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

"Dan karena DIY adalah wilayah atau kawasan yang punya budaya dan punya peninggalan yang harus kita jaga bersama-sama, kita ingin juga mengajak investor untuk tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Menurutnya, konsep pariwisata Jogja seharusnya mendukung kebudayaan setempat dengan mengangkat potensi budaya yang ada di setiap wilayah, bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan atau hotel mewah.

Ia juga menilai DIY tidak memerlukan hotel tinggi atau bangunan megah, melainkan akomodasi yang nyaman seperti hotel, resort, atau vila yang tetap selaras dengan karakter daerah. Selain itu, DIY memiliki aturan Satuan Ruang Strategis (SRS) untuk menjaga kawasan heritage serta tata ruang yang harus dihormati oleh investor.

"Di DIY kita punya aturan untuk sempadan pantai. Paling tidak 100 meter dari pantai itu juga harus bersih."

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak perlu membandingkan Jogja dengan Bali karena keduanya memiliki karakter budaya masyarakat yang berbeda meski sama-sama daerah tujuan wisata.

"Ya kota wisata, tapi kan kultur masyarakatnya kan memang beda," ucapnya.

Pernyataan tersebut memperkuat arah pengembangan pariwisata Jogja yang menitikberatkan pada identitas budaya, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan, termasuk pengaturan kawasan pesisir agar tetap menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata yang berkarakter khas DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.