Pasar Eropa Jadi Tumpuan Baru Ekspor DIY di Tengah Tekanan Global

Harianjogja.com, JOGJA—Tekanan ekonomi global dan menurunnya daya saing industri manufaktur mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY mengalihkan fokus ke pasar Eropa sebagai peluang baru untuk menjaga kinerja ekspor DIY pada 2026.

Peluang ekspor ke Eropa dinilai semakin terbuka seiring memanasnya perseteruan dagang antara Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan Eropa, yang berpotensi mengubah peta perdagangan internasional dan rantai pasok global.

Ketua Komite Tetap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto, menjelaskan bahwa ketegangan dagang tersebut membuka ruang bagi Indonesia, termasuk DIY, untuk meningkatkan ekspor ke Uni Eropa. Kondisi ini diperkuat dengan rencana pemberlakuan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE–CEPA) yang dijadwalkan mulai berlaku awal 2026.

Ia menyebutkan, impor Eropa dari AS diperkirakan akan menurun akibat kebijakan tarif, sehingga negara-negara Eropa akan mencari mitra dagang dengan tarif yang lebih kompetitif. Situasi ini dinilai menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan Eropa.

“Nah, peluangnya di situ, sehingga pemerintah mesti turun tangan langsung ke sektor riil dengan memberikan insentif kebijakan, maupun jika perlu dukungan-dukungan pembiayaan,” ujar Timotius, Jumat (23/1/2026).

Timotius berpandangan, pemerintah seharusnya tidak membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang justru berkompetisi dengan industri yang sudah eksisting. Menurutnya, peran superholding BUMN lebih tepat difokuskan pada upaya menyehatkan industri manufaktur yang sudah ada dan masih memiliki potensi untuk diselamatkan.

Ia menekankan bahwa langkah perbaikan terhadap industri yang telah berjalan jauh lebih mendesak dibandingkan membangun industri baru dari nol. Timotius mencontohkan kasus Sritex yang sebelumnya mengalami pailit dan akhirnya jatuh.

“Kuncinya ada di kecepatan pemerintah. Tidak boleh mengambil kebijakan yang lambat. Bukan sekadar kebijakan yang mengintervensi pasar, tetapi harus ada reformasi struktural ekonomi yang dijalankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Timotius memaparkan bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus mengalami tren penurunan. Pada 2010 kontribusinya masih berada di kisaran 25%, kemudian turun menjadi sekitar 23% pada 2015, kembali melemah menjadi 18,67% pada 2023, dan pada 2025 turun lagi ke kisaran 17%.

Padahal, kata dia, target jangka panjang kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2045 ditetapkan sebesar 28%. Ia menambahkan, di negara-negara maju dengan basis industri kuat, kontribusi sektor manufaktur umumnya berada di atas 30%.

“Artinya, kalau Indonesia memang menghendaki menjadi negara maju, kontribusi industri manufaktur terhadap GDP minimal 30%. Sekarang 18% saja belum tercapai,” ujarnya.

Timotius menilai penurunan tersebut dipengaruhi dua faktor utama. Faktor pertama adalah desain peta jalan (roadmap) industri nasional yang belum jelas, apakah pembangunan ekonomi nasional akan bertumpu pada sektor maritim dan pertanian atau pada industri manufaktur.

Ketidakjelasan arah pembangunan ini, menurutnya, berisiko menyeret Indonesia pada fenomena yang dikenal sebagai Dutch Disease. Ia menjelaskan, pada era 1970-an Belanda yang bertumpu pada sektor pertanian berupaya mengembangkan industri manufaktur dengan mengendurkan insentif bagi sektor pertanian.

Kebijakan tersebut justru menyebabkan sektor manufaktur dan pertanian sama-sama mengalami penurunan pada periode 1976–1979, sehingga perekonomian Belanda sempat memburuk hingga memasuki dekade 1980-an.

“Dalam konteks Indonesia, belum jelas apakah gejala yang terjadi saat ini mengarah pada Dutch Disease atau sekadar mencerminkan belum matangnya perencanaan arah pembangunan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Faktor kedua yang menghambat perkembangan industri manufaktur, lanjut Timotius, adalah belum berkembangnya industri penopang. Industri bahan baku (raw material) dinilai belum optimal dan masih bergantung pada impor, termasuk untuk bahan setengah jadi. Selain itu, industri komponen juga belum tumbuh dengan baik.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan impor masih tinggi pada komponen industri elektronik, tekstil, kerajinan, hingga industri kimia. Kondisi tersebut menyebabkan industri dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga maupun efisiensi.

Sebagai perbandingan, Timotius mencontohkan Vietnam yang sekitar 20 tahun lalu memiliki kondisi hampir serupa dengan Indonesia. Namun, melalui reformasi yang didukung tata pemerintahan yang baik, supremasi hukum, serta kebijakan insentif yang progresif, Vietnam kini mampu mengungguli Indonesia.

“Industri bahan baku mereka berkembang, industri komponen juga tumbuh. Dampaknya, indeks daya saing mereka meningkat,” jelasnya.

Tekanan terhadap industri manufaktur di DIY, menurut Timotius, turut berdampak pada lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia mencatat jumlah PHK di DIY pada 2024 mencapai 1.377 orang, kemudian melonjak menjadi 2.846 orang pada 2025 atau meningkat dua kali lipat, dengan mayoritas berasal dari sektor industri manufaktur.

Untuk 2026, ia menilai terdapat potensi kondisi yang lebih buruk dibandingkan 2025, meskipun diharapkan tidak terjadi. Menurutnya, faktor geopolitik global masih menjadi penentu utama. Volatilitas geopolitik ini berpengaruh terhadap fragmentasi ekonomi dan kekuatan ekonomi global.

“Untuk 2026 ada risiko lebih buruk dari 2025, paling baik mencapai posisi yang sama. Karena situasi geopolitik global yang tentunya ini faktor pertamanya di situ,” ujarnya.

Ia mencontohkan dinamika hubungan AS dengan NATO dan Venezuela, potensi konflik Tiongkok dan Taiwan, serta konflik di Timur Tengah yang berisiko mendorong kenaikan harga energi dunia.

Timotius menilai kondisi tersebut dapat memperkuat dolar AS, sementara nilai tukar rupiah justru menunjukkan anomali dengan pelemahan yang cukup dalam. Ia mengingatkan, apabila rupiah menembus kisaran Rp17.000–Rp17.500 per dolar AS, hal itu berpotensi memicu gangguan terhadap stabilitas sistem ekonomi dan fiskal nasional.

Terkait kinerja ekspor, Timotius memaparkan bahwa ekspor DIY pada 2022 tercatat cukup baik dengan nilai sekitar 583 juta dolar AS. Namun, capaian tersebut turun pada 2023 menjadi 472 juta dolar AS, sebelum kembali meningkat pada 2024 menjadi 546 juta dolar AS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, nilai ekspor hingga November 2025 tercatat mencapai 506,47 juta dolar AS. Adapun ekspor DIY pada November 2025 sebesar 46,02 juta dolar AS, turun 11,41% dibandingkan November 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sektor industri pengolahan yang terkontraksi 8,54% secara tahunan (year on year/yoy) pada November 2025.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Yuna Pancawati, menjelaskan bahwa penurunan ekspor pada November 2025 terutama dipicu oleh melemahnya permintaan global terhadap produk pakaian jadi.

Menurut Yuna, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pergeseran preferensi konsumen dari segmen pakaian mewah ke produk yang lebih terjangkau, serta peralihan tren ke fast fashion dan sport fashion. Untuk meningkatkan ekspor, Disperindag DIY terus berupaya membuka akses pasar baru.

“Melalui kegiatan kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, penyediaan informasi pasar, serta pelaksanaan business matching,” ujarnya.

Selain itu, Disperindag DIY juga mendorong peningkatan ekspor dari produk lain seperti furnitur, kerajinan, dan komoditas lainnya, disertai pelatihan, fasilitasi sertifikasi, pendampingan, serta penguatan ekosistem ekspor agar rantai pasok tetap terjaga.

“Semoga nilai ekspor secara kumulatif 2025 mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan tahun 2024,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News