Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Republik Indonesia mulai mematangkan skema mitigasi darurat mulai dari kebijakan Work From Home (WFH) hingga efisiensi besar-besaran anggaran kementerian.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan harga minyak mentah melonjak melampaui asumsi APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dibedah dalam rapat koordinasi (Rakor) lintas kementerian pada Sabtu (28/3/2026). Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan benteng ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik yang kian memanas.

"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," ujar Airlangga melalui keterangan resminya, Minggu (29/3/2026).

Airlangga memaparkan bahwa perumusan kebijakan ini dilakukan secara komprehensif mengingat rambatan konflik tersebut diyakini bakal menekan indikator makroekonomi domestik cukup dalam.

Tiga sektor utama yang diidentifikasi paling rentan adalah stabilitas energi, kelancaran rantai pasok (supply chain) global, serta laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, percepatan transisi energi melalui mandat Biodiesel 50% (B50) menjadi tumpuan utama guna menekan ketergantungan pada impor migas.

Otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya meracik bauran kebijakan paling optimal untuk melindungi fundamental ekonomi Indonesia dari guncangan eksternal. Pemerintah berkomitmen agar setiap langkah yang diambil bersifat responsif dan terukur demi menjaga ketahanan nasional tetap kokoh.

"Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas Airlangga.

Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana efisiensi belanja negara akan menyasar seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah telah menyiapkan tiga tahap penghematan yang didesain untuk menutupi potensi defisit anggaran akibat gejolak harga energi dunia.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Target dari penyisiran pagu belanja ini adalah penghematan mencapai Rp80 triliun, yang nantinya akan dialokasikan untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi BBM. Bahkan, lembaga baru seperti Badan Gizi Nasional (BGN) tak luput dari evaluasi anggaran, termasuk munculnya wacana penyesuaian frekuensi program makan bergizi gratis.

Upaya penghematan ini menjadi krusial agar ruang fiskal tetap terjaga meskipun tekanan harga komoditas global terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia