Menkeu Berbagi Soal Instrumen Keuangan Syariah di Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Berikut Detailnya

Menkeu Berbagi Soal Instrumen Keuangan Syariah di Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Berikut DetailnyaMenteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). - Antara/Sigid Kurniawan
14 Oktober 2018 18:32 WIB Rinaldi Mohammad Azka Ekbis Share :

Harianjogja.com, NUSA DUA—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam saat menjadi pembicara kunci pada seminar Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives pada Annual Meetings IMF-World Bank Group (WBG) 2018 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

Menurutnya, instrumen keuangan Islam telah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional di Indonesia. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel atau sukuk misalnya, sudah menjadi instrumen terpenting pemerintah.

“Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs” jelasnya.

Menkeu melanjutkan Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan industri keuangan Islam yang bersifat komersial, tapi juga pada keuangan Islam yang bersifat sosial. “Ini adalah instrumen efektif untuk mengurangi kemiskian dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan tentu membuka akses pada dunia bisnis," tuturnya.

Oleh karena itu, Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB) untuk mengembangkan Zakat Core Principles dan Waqf Core Principles. “Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam,” ujar Menkeu.

Sukuk berpotensi menjadi instrumen untuk memobilisasi dana, sedangkan wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktivitas keuangan yang produktif. Kolaborasi antara sukuk dan wakaf dinilai dapat menjadi inovasi dalam pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan perlunya upaya mengoptimalkan keuangan sosial syariah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Prinsip keuangan Islam dipandang cocok dalam aktivitas SDGs dan inklusi keuangan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kami di BI bersama IDB, Baznas, telah membuat Zakat Core Initiative pada Mei 2016. Ini perlu regulasi yang terintegrasi. Inisiatifnya dikenalkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia," ungkapnya.

Dalam seminar tingkat tinggi ini, tampil pula Wakil Presiden IDB Mohammed Nouri Jouini yang menekankan pentingnya upaya pengembangan keuangan Islam secara global.

Sumber : Bisnis Indonesia