Advertisement
REI Anggap Skema DP 0% Sudah Tepat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia menilai skema pembiayaan dengan uang muka 0% merupakan opsi skema yang paling memungkinkan untuk digunakan pada program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan pengadaan rumah dengan skema DP 0% merupakan keniscayaan, karena peraturan Bank lndonesia tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV (Loan to Value) untuk pembiayaan dengan DP 0%.
Advertisement
"BI hanya mengatur LTV 30% untuk rumah ukuran besar, di atas 70 m2. Jadi, program DP 0% pada dasarnya bukan hal baru. Sebab, sejak awal kabinet Kerja ini, program ini sudah bisa diwujudkan untuk pengadaan rumah dibawah 70 m2," ujar Eman sapaan akrab Soelaeman saat konferensi pers DPP REI di Jakarta, Rabu (14/11).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan hunian untuk aparatur negara diutamakan untuk rumah pertama, dengan pembayaran menggunakan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembayaran itu berskema khusus dengan uang muka (DP) 0%, masa pinjaman hingga 30 tahun dan pembayaran cicilannya maksimal hingga usia 75 tahun. Adapun usia maksimum pengajuan pinjaman maksimum adalah 53-55 tahun.
Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi.
Berbeda dengan REI, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai model pembiayaan uang muka 0% tak cocok untuk program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mengupayakan skema pembayaran dengan angsuran ringan, bukan DP 0% yang nantinya akan malah memperbesar angsuran per bulannya.
Eman mengatakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), padahal tidak semua ASN, TNI, dan Polri tergolong MBR.
Oleh karena itu, nantinya skema pembiayaan rumah ASN, TNI, dan Polri memungkinkan akan banyak mencampur beberapa kebijakan lain sehingga dapat menjangkau semua lapisan ASN, TNI, dan Polri dalam beberapa golongan.
Eman mengapresiasi upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri sebagai komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan bagian dari terobosan untuk mensukseskan program sejuta rumah.
"REI siap membantu pemerintah dalam merumuskan skema baru pengadaan rumah bagi ASN dan TNl/Polri, sehingga rumusan skema baru kelak bisa lebih aplikatif," papar Eman.
Aturan Main
Pemerintah, lanjutnya, diharapkan tidak hanya memberikan kebijakan tata cara perbankan dan perpajakan tetapi juga memberikan aturan main yang memungkinkan pihak swasta bergerak atau dilibatkan sebagai pelaku pembangunan.
Hal tersebut sejalan dengan lokasi ASN, TNI, Polri yang tersebar di seluruh daerah, termasuk pelosok di Indonesia dan wilayah pengembangan REI yang hampir tersebar luas diseluruh Indonesia.
Sekjen DPP REI Paulus Totok mengatakan ASN, TNI, Polri selama ini memiliki kemampuan menyicil yang cukup kuat. Hal tersebut tecermin dari kecenderungan mereka yang suka menjaminkan surat keputusan (SK) pengangkatan untuk menyicil barang konsumtif.
"Jadi termasuk yang paling penting itu banyak AsnN, TNI Polri banyak yang menjaminkan SK tapi bukan buat beli rumah, tapi buat beli motor, mobil, atau barang konsumtif lainnya. Nanti kami akan diskusikan lagi dengan BI terkait ini supaya program berjalan," papar Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Soal Polemik Surat Pengunduran Diri 4 Caleg, Ini Jawaban Ketua DPC PDIP Klaten
- Diikuti 1.000 Peserta, Keraton Solo akan menggelar Tradisi Malem Selikuran
- Nekat Buat Konten Aniaya Kucing Biar Viral, Dua Warga Jepara Ditangkap Polisi
- Jamin Kesehatan Siswa, Yayasan Warga Surakarta Akan Bangun Kantin Sehat
Berita Pilihan
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
- Menparekraf Sandiaga Uno Mengklaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Timbulkan Gejolak
- Kini Kereta Ekonomi Gerbong dan Kursinya Generasi Baru, Resmi Beroperasi Mulai Kemarin
- Kemendag Segel SPBU Rest Area KM 42 Jakarta-Cikampek
Advertisement
Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- BPD DIY Jadi Tuan Rumah Safari Tarawih bersama FKIJK DIY
- Antisipasi Peningkatan Jumlah Pemudik, Pertamina Tambah Stok BBM
- Negosiasi Kepemilikan Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2024, Jokowi: Yakin Dapat 61 Persen
- Begini Rasanya Jadi Dokter Hewan Sekaligus Pengusaha
- Mulai Ada Panen, Bulog DIY Serap Beras Dalam Negeri
- Hore! Khusus di Jawa, Pertashop Diizinkan Menjual Pertalite
Advertisement
Advertisement