Developer Jogja Diajak Jajal AI Tanpa Server Asing
Volantis Hackathon Jogja 2026 mengajak developer membangun aplikasi AI di infrastruktur sendiri melalui platform Volantis OS.
Petugas melakukan simulasi untuk wisatawan di kawasan wisata Tebing Breksi, Prambanan, Sleman, Jumat (12/6/2020). /Harian Jogja-Gigih M Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA—Seluruh objek wisata (obwis) di DIY diminta menerapkan transaksi nontunai, khususnya dalam hal pembelian tiket. Hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi era new normal guna mencegah penularan Covid-19.
"Kami dorong untuk cashless [nontunai] karena itu [pembelian tiket] berpotensi untuk kontak juga," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo, Senin (22/6/2020).
Singgih mengatakan uji coba transaksi pembelian tiket secara nontunai akan dilakukan pada awal Juli 2020, khususnya di sejumlah destinasi wisata yang telah merampungkan simulasi prosedur standar operasi (SOP) new normal. "Tentunya [diterapkan] untuk destinasi yang kami uji coba dulu ya. Nanti akan kami lihat perkembangannya," kata dia.
Penerapan sistem pembayaran nontunai, menurut dia, sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengelola destinasi wisata saat menerima pengunjung yang berasal dari wilayah zona merah.
Selain itu, kata dia, sistem pembayaran nontunai dengan pemesanan tiket secara daring juga bermanfaat untuk memastikan calon pengunjung bisa masuk objek wisata.
“Memastikan sampai di destinasi mereka bisa masuk karena kami menerapkan 50 persen kapasitas pengunjung. Jangan sampai begitu di lokasi, kapasitas penuh," kata dia.
Singgih mengatakan secara umum pembukaan destinasi wisata di DIY belum dimulai. Pembukaan secara resmi masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang SOP tatanan new normal.
Saat ini, Dispar DIY masih menyimulasi penerapan SOP new normal di 10 destinasi wisata, tujuh hotel, dan tujuh restoran sebagai sampel di lima kabupaten/kota. Simulasi itu, kata dia, ditargetkan selesai pada pekan ini.
Setelah simulasi selesai, Dispar DIY akan mengujicoba pembukaan destinasi wisata dengan membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
Dia mengatakan meski sebelumnya Pemda DIY tidak pernah menyatakan menutup destinasi wisata, tetapi pada saat hendak membuka kembali, pengelola destinasi diminta untuk memastikan mematuhi SOP. "Tidak kemudian asal membuka karena akan sangat berbahaya kalau tidak siap kemudian dibuka. Yang kami hindari itu munculnya klaster dari pariwisata," kata Singgih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Volantis Hackathon Jogja 2026 mengajak developer membangun aplikasi AI di infrastruktur sendiri melalui platform Volantis OS.
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.