Antisipasi Harga Minyak Melonjak, Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memetakan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga minyak mentah dunia. Langkah ini diambil sebagai respons atas eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang diprediksi bisa mendorong harga minyak menembus angka US$92 per barel.

Salah satu poin krusial yang tengah dikaji adalah dampaknya terhadap kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Perlu diketahui, alokasi subsidi dalam APBN 2026 saat ini masih menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70 per barel. "Skenario terburuk ya tadi ke US$92 per barel," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Meski kondisi global sedang tidak menentu, Purbaya menegaskan pemerintah sudah berpengalaman menghadapi krisis energi serupa.

Ia mencontohkan periode 2012-2013 saat harga minyak dunia sempat menyentuh angka ekstrem US$150 per barel. Berbekal pengalaman tersebut, pemerintah yakin bisa menjaga defisit APBN agar tidak melampaui ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Sebagai strategi mitigasi, pemerintah berencana melakukan rasionalisasi pada sejumlah pos belanja negara agar tetap sesuai dengan dinamika ekonomi global.

Salah satu yang masuk dalam radar penghematan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran cukup besar. "Bisa penghematan misalnya di MBG. Yang jelas MBG bagus, tetapi kami akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung [ke] makanan," jelasnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tetap menaruh optimisme bahwa harga minyak tidak akan terus meroket hingga US$150 per barel, meski pada masa lalu sempat ada prediksi bakal menyentuh US$200 per barel yang ternyata tidak terbukti.

Hingga saat ini, ia menyebut otoritas fiskal belum masuk ke tahap pembahasan penyesuaian harga BBM subsidi di masyarakat. "Belum [dibahas]," tegas Menkeu yang merupakan insinyur lulusan ITB tersebut.

Walau demikian, opsi untuk mengubah harga BBM tetap tersedia sebagai alternatif terakhir demi menyelamatkan ketahanan anggaran negara. "Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali," kata Purbaya menekankan pentingnya berbagi beban jika tekanan harga minyak sudah terlalu berat bagi belanja subsidi.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com