Uni Emirat Arab Siap Pasok 30 Juta Barel Minyak ke Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA— Indonesia akan menerima pasokan hingga 30 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab (UEA). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyebut pemerintah UEA berencana mengirimkan minyak tersebut tanpa membebankan biaya, termasuk modal kerja dan ongkos kapal.

Rencana pasokan itu mengemuka setelah Djoko mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia dan Presiden Direktur Mubadala Energy pada Selasa (27/10/2026).

"Pemerintah UEA segera mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel, tanpa biaya, tanpa working capital termasuk fee kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," jelas Djoko dalam acara FEED Completion Ceremony Inpex di Jakarta.

Meski demikian, Djoko belum mengungkapkan jadwal pengiriman minyak tersebut. Ia juga belum merinci komponen biaya yang akan dibebaskan dalam skema pasokan dari UEA itu.

Pertemuan Juga Bahas Proyek Gas South Andaman

Selain membicarakan pengiriman minyak, pertemuan dengan pihak UEA turut membahas final investment decision (FID) untuk proyek gas South Andaman di Aceh. Proyek tersebut digarap oleh Mubadala Energy, perusahaan asal UEA.

Pembahasan ini berlangsung ketika pemerintah Indonesia juga berupaya memperluas alternatif sumber pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan akan menjajaki sejumlah negara untuk memperoleh kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis RON 90 atau Pertalite.

India dan Cina termasuk negara yang akan dijajaki selain Singapura, yang selama ini menjadi salah satu negara pemasok BBM ke Indonesia.

"Indonesia juga tahu bahwa kita mengimpor BBM RON 90 dari negara tetangga dan mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara termasuk India, Cina, dan beberapa negara untuk saya mendapatkan kepastian pasokan," tutur Bahlil.

Langkah tersebut ditempuh untuk mendapatkan kepastian pasokan BBM di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Upaya mencari alternatif pemasok menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

Pertamina Siapkan Pelaksanaan Perpres 107/2026

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mendukung skema baru pengadaan minyak bumi, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 107/2026.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan perseroan mendukung kebijakan tersebut dan siap menjalankan penugasan pemerintah secara profesional serta bertanggung jawab.

“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Simon dalam keterangan resmi, Selasa (27/10/2026).

Pertamina juga menegaskan kesiapan infrastruktur dan operasional untuk mendukung pelaksanaan skema pengadaan energi tersebut. Kesiapan ini mencakup pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas, SKK Migas, serta pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi tersebut akan dilakukan sesuai kewenangan dan penugasan masing-masing pihak. Pemerintah dan Pertamina sama-sama menempatkan kepastian pasokan energi sebagai perhatian di tengah dinamika geopolitik global.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com