Advertisement
PAJAK UKM : Pedagang Asongan dan Warung Tenda Tak Kena Pajak UKM
Advertisement
[caption id="attachment_420674" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/28/pajak-ukm-pedagang-asongan-dan-warung-tenda-tak-kena-pajak-ukm-420673/warung-tenda-desi-suryanto" rel="attachment wp-att-420674">http://images.harianjogja.com/2013/06/warung-tenda-DESI-SURYANTO-370x246.jpg" alt="" width="370" height="246" /> Foto Ilustrasi Warung Tenda
JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto[/caption]
JOGJA-Pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) atas usaha dengan omzet tertentu akan mulai 1 Juli 2013 mendatang. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemberlakuan http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/28/pajak-ukm-tak-cuma-harga-bbm-ukm-juga-terhimpit-pajak-420667" target="_blank">pajak sebesar 1% untuk usaha kecil menengah (UKM) dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun.
Advertisement
Seperti yang disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus dalam rilisnya, ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.
“Wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan usaha dengan peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai pajak sebesar 1%,” kata Kismantoro belum lama ini.
Dalam peraturan tersebut diatur pula kriterian Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang tidak memanfaatkan aturan ini. Pemerintah membagi wajib pajak yang bebas dari beban pajak ini.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, tidak dikenai pajak ini.
“Contohnya seperti pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya tidak dikenai pajak,” paparnya.
Kedua, Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4,8 miliar. Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan.
“Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar satu persen dari omzet bulanannya. Peraturan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya,” pungkas Kismantoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Ini Rangkuman Detik-Detik Indonesia Cetak Sejarah ke Semifinal Piala Asia U-23
- Pengusaha Solo, Rudy Indijarto, Halalbihalal Bareng Puluhan Anak Yatim Piatu
- Berkat Sop Duren, Musrenbang Kelurahan Sine Sragen Kini Lebih Tepat Sasaran
- Gita Pertiwi: Perlu Segera Ada Perwali Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Solo
Berita Pilihan
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
Advertisement
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- IHSG Ditutup Melemah, Ini Tanggapan BEI DIY
- Kenaikan BI Rate 25 Basis Poin, Respon Kadin DIY: Keputusan Moderat
- Marvera Gunungkidul, Korban Penipuan Jadi Sumber Penghidupan
- Meraup Berkah dari Rumput Laut dan Tulang Ikan
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
Advertisement
Advertisement