Indikasi Kerugian Negara Rp546 Miliar, Kemenkeu Surati Semua Kementerian & Lembaga Negara
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su - Files (SINGAPORE / Tags: BUSINESS) [caption id="attachment_420873" align="alignleft" width="300"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=420873" rel="attachment wp-att-420873">http://images.harianjogja.com/2013/06/uang-ILUSTRASI-reuters.jpg" alt="" width="300" height="208" /> Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Reuters[/caption]
JAKARTA–Kementerian Keuangan melayangkan surat kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyebutkan indikasi kerugian negara Rp546,01 miliar akibat ketidaksesuaian penggunaan belanja.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pihaknya meminta kementerian/lembaga (K/L) segera melaksanakan rekomendasi BPK.
“Kami sudah minta K/L untuk menindaklanjuti itu. Itu sangat beragam di tiap K/L. Jadi, kami meneruskan pesan BPK bahwa ini ada temuan-temuan seperti ini, kemudian juga ada permintaan untuk langkah-langkah perbaikan. Seperti itu yang kami minta ke K/L,” ujarnya, Jumat (28/6/2013).
Seperti diketahui, BPK menemukan ketidaksesuaian penggunaan belanja pada 72 kementerian/lembaga dan berindikasi merugikan negara.
Ketidaksesuaian itu mencakup kelebihan pembayaran sebesar Rp273,4 miliar, pemahalan harga pekerjaan senilai Rp234,69 miliar, realisasi belanja tidak didukung kegiatan (indikasi fiktif) sebesar Rp7,56 miliar dan penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas Rp30,36 miliar.
Di antara K/L yang disebut BPK, Kemenkeu juga menjadi salah satu kementerian yang menggunakan anggaran tidak sesuai ketentuan, terutama kelebihan pembayaran, pemahalan harga pekerjaan dan penyimpangan penggunaan belanja perjalanan dinas.
“Soal itu, saya akan minta Pak Sekjen (Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin) untuk menindaklanjuti,” ujar Chatib.
BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 37 laporan keuangan 2012 K/L menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar menginstruksikan pimpinan K/L untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.
