Bulog Usulkan Relokasi Anggaran BPNT, Jadi Seperti Dulu Lagi?

Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog mengusulkan supaya bantuan pangan nontunai (BPNT) diubah menjadi bantuan berupa bantuan sosial beras sejahtera (rastra) dengan pola natura. Tujuannya agar beras yang telah diserap oleh perusahaan dapat disalurkan dan tidak disimpan terlalu lama.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan agar bantuan pangan tersebut pada 2019 dapat dikembalikan dalam bentuk beras pada rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IV DPR. Arah kebijakan pemerintah beralih pada 2018 perihal pemberian bantuan dengan memberikan dana tunai sebesar Rp110.000 per kilogram (kg) kepada 1,2 juta kepala keluarha (kk) sedangkan sebelumnya mekanisme bantuan diberikan berupa bantuan pangan langsung.

"Soal BPNT kami sudah bicarakan termasuk ke kantor staf kepresidenan, ke Kementerian Sosial dan kami juga sampaikan kepada Presiden langsung secara lisan. Prinsipnya, Presiden setuju hanya bagaimana regulasinya [akan] dibicarakan," katanya pada Kamis (13/9).

Menurutnya, penting agar usulan dapat terealisasi pada 2019 karena secara tidak langsung BNPT berpengaruh kepada naik turunnya harga beras nasional. Masyarakat yang memegang dana tunai akan langsung masuk ke pasar bebas untuk mendapatkan beras. Dengan begitu, harga beras tidak stabil, sulit dikendalikan dan cenderung bisa dikuasai tengkulak. Selain itu juga rawan oleh kartelisasi beras.

"Kami usulkan kembali ke pola natura [membagikan beras langsung] sehingga cadangan beras Bulog tersalur. Di samping itu penyaluran beras dengan pola BPNT melalui mekanisme pasar berdampak pada harga," katanya.

Buwas, begitu ia kerap disapa, pun menyampaikan dalam perancangan RAPBN 2019 perlu memperhatikan stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog sehingga dapat menambah pangsa pasar stok beras perusahaan plat merah tersebut.

Menurutnya dalam RAPBN Kementerian Sosial pada 2019 terdapat alokasi dana sebesar Rp20,8 triliun yang diarahkan untuk program beras sejahtera tetapi melalui mekanisme BPNT. "Mohon dukungan agar alokasi sebesar itu dapat mengakomodasi kegiatan bansos rastra melalui mekanisme natura dan bukan BPNT," katanya.

Distribusi Bantuan

Pada 2018 Perum Bulog ditugaskan untuk menyalurkan rastra sebesar 920.285,72 ton dengan harga jual Rp10.000 per kg kepada 14 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp9,2 triliun. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya Perum Bulog dapat menyalurkan bantuan rastra dengan pola natura sebesar 2,7 juta ton. Namun karena pola berubah hal tersebut juga berimbas pada cadangan beras pemerintah (CBP).

Tri mengindikasikan terdapat 200.000 ton CBP yang rusak karena tidak tersalurkan sejak Februari dari stok sebesar 2,3 juta ton. "Permasalahannya adalah kami diharuskan menyerap tetapi tidak bisa menyalurkannya," katanya.

Mekanisme penyaluran beras melalui operasi pasar, lanjutnya, hanya dapat dilakukan ketika harga sedang melonjak naik atau mendapatkan penugasan dari Kementerian terkait. Namun jika tidak ada, beras tersebut hanya ditimbun menunggu waktu penggunaan.

"Sementara beras ini kan punya masa waktu sekitar enam bulan. Setelah masa waktu tersebut otomatis kualitasnya juga akan menjadi berkurang," katanya. Beras-beras yang kualitasnya sudah menurun itu akan didisposal untuk dijual kepada pabrik tepung atau gula agar tetap menghasilkan cuan bagi Perum Bulog.

"Makannya BPNT kami sarankan supaya menggunakan pola natura lagi. Sekarang di sisi hulu menyerap, [tetapi hanya] disimpan untuk kasih siapa? BPNT mendorong masyarakat masuk ke pasar permintaan [dan harga menjadi] tinggi. Natura kembali ke skema awal, dengan begitu Bulog juga bisa mendapat margin," katanya.

Sinergi BUMN

Direktur Keuangan Perum Bulog Triyana pun mengatakan supaya program sinergi BUMN dapat mendukung bisnis perberasan yang dikelola perusahaannya. Dia mengusulkan agar perusahaan BUMN yang lain memanfaatkan beras yang telah diserap oleh Bulog.

"Kami harapkan semua kementerian dan bumn bisa makan beras bulog. Dengan begitu, peran pesaing lain akan mengecil dan tidak bisa main di level atas hanya bisa main di level pasar," katanya.

Triyana mengakui perusahaannya mengeluarkan biaya yang besar dalam pemeliharan beras sambil menunggu komoditas tersebut akan digunakan. Dia berharap dengan disetujuinya usulan-usulan Bulog dapat memperpendek rantai putar pemasukan perusahaan. Dengan begitu pengeluaran dan pemasukan lebih efisien.

"Kami harus menjaga dua sisi antara PSO [public service obligation] dan BUMN. Kami berupaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan retail [beras renceng] akan kami andalkan. Kami harus strive secepatnya. Disparitas harga biar pendek juga dan upaya langsung menjangkau ke konsumen akan kami speed up," katanya.

Anggota DPR Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan Perum Bulog tidak dapat hanya mengandalkan dana PSO, kalau begitu fungsi komersialnya akan menjadi lemah. "Jadi jangan sampai Bulog begitu," katanya.

Rahmad Hamka, anggota DPR Komisi IV menambahkan Bulog sebagai PSO dan BUMN harus harmonis. Jadi bagaimana pun caranya Bulog harus tetap untung.

Pendapat berbeda disampaikan oleh anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar yaitu dengan bantuan-bantuan tersebut bisa menjadi celah untuk Bulog supaya bisnis perusahaan pelat merah tersebut lebih baik. "Sekarang ini kan Bulog masih kalah dengan swasta-swasta dalam hal menyampaikan ke masyarakat," katanya.

Dalam RDPU bersama Komisi IV disimpulkan anggota Komisi IV menyetujui usulan Perum Bulog untuk merelokasi anggaran BPNT tahun 2019 menjadi bantuan rastra (Natura) sebesar Rp20,8 triliun dengan mempertimbangkan peran Bulog yang berfungsi untuk menstabilkan harga beras dan menyerap hasil produksi petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia