Kementerian Keuangan Minta Masukan Akademisi tentang Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Kementerian Keuangan Minta Masukan Akademisi tentang Kebijakan Ekonomi dan FiskalSeminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK), Kamis (4/10/2018). - Harian Jogja/Rheisnayu Cyntara
05 Oktober 2018 05:50 WIB Rheisnayu Cyntara Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Kementerian Keuangan membuka ruang kepada akademisi untuk memberikan masukan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal melalui Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) 2018 dengan tema "Perkembangan APBN untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan" di Novotel Hotel, Kamis (4/10/2018).

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan FEKK di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjalin kerja sama antara Kemenkeu dan masyarakat daerah melalui para akademisi.

Melalui kerja sama tersebut, informasi mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan Kemenkeu dapat tersampaikan kepada daerah dengan lebih tepat dan akurat. Selain itu, para peserta seminar diharapkan mampu mengidentifikasi masalah di bidang ekonomi sesuai dengan kondisi daerah asal perguruan tinggi.

Peserta yang mengikuti seminar ini berasal dari kalangan birokrat, bankir, mahasiswa, legislator, dosen, dan perwakilan kementerian serta lembaga di Jogja.

Ekonom Kementerian Keuangan DIY, Poppy Ismalina menambahkan berdasarkan hasil analisis Typologi Klassen, Kota Jogja dan Sleman menjadi daerah yang cepat maju dan tumbuh.

Sedangkan Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul relatif tertinggal. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan sektor, seluruh wilayah DIY saling mempengaruhi satu sama lain untuk sektor-sektor yang sama. Misalnya beberapa sektor unggulan seperti industri manufaktur, pertanian dan perdagangan. "Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) mengindikasikan sektor basis yang memiliki potensi besar untuk diekspor adalah produk pertanian, pertambangan dan penggalian," katanya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY, Sugeng Purwanto mengatakan sesuai dengan tema kebijakan fiskal APBN 2018 yakni "Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan", pemerintah daerah mengalokasikan belanja APBD untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas atau mandatory spending.

Selain itu, kinerja perekonomian pada triwulan II 2018 tercatat tumbuh sebesar 5,90% (y on y) atau lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 5,21%.

Sugeng menyebut angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27%. Hal itu menurutnya didorong oleh akselerasi kinerja investasi dan konsumsi. Khususnya konsumsi pemerintah yang makin meningkat dengan pencairan Dana Desa tahap II, dan pembayaran THR.

"Inflasi juga relatif terkendali, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Ini karena terjaganya pasokan pangan dan solidnya harga pangan yang dilakukan oleh TPID DIY," katanya.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan usaha kecil melalui penyaluran KUR. Hingga September 2018, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp2,13 trilyun yang diberikan kepada 77.492 debitur.

Namun demikian diperlukan peningkatan komitmen pemerintah untuk mencari, memverifikasi, mengunggah calon debitur berdasarkan skema dan sektor yang sesuai prioritas daerah ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

"Proses pemahaman kondisi ekonomi secara objektif kepada masyarakat seperti inilah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Agar tercipta kesatuan pemahaman dalam memandang suatu kebijakan. Dengan demikian saling koordinasi yang kita lakukan ini nantinya dapat menjadi kunci sukses pelaksanaan fungsi anggaran pemerintah. Baik fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas," imbuhnya.