Advertisement
Pemerintah Utamakan Stabilitas Ekonomi di 2019

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengutamakan stabilitas ekonomi ketimbang mengejar tingkat pertumbuhan pada 2019. Dengan demikian, pemerintah hanya menjadikan inflasi sebagai target dalam asumsi makro APBN 2019, sedangkan nilai tukar rupiah dan harga minyak menjadi faktor yang menjadi tantangan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah akan mengutamakan stabilitas dibandingkan dengan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, jelasnya, tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa adanya stabilitas.
Advertisement
Dia bercerita bahwa pemerintah hanya menargetkan agar inflasi pada 2019 dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam UU APBN 2019, yakni dalam rentang 2,5%--4,5%.
Adapun untuk asumsi makro lain seperti nilai tukar rupiah, tidak menjadi target yang harus dicapai dan hanya menjadi dasar perhitungan, terutama dalam menghitung penerimaan dari royalti dan biaya bunga utang.
Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3%. Pemerintah tidak akan berupaya sekuat-kuatnya untuk mencapai asumsi tersebut. Begitu pula dengan suku bunga SPN 3 bulan.
"Bagi kami stabilitas itu di atas pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi 5,3% itu bukan target at all cost, itu indikasi yang kita gunakan berapa pajak akan tumbuh," jelasnya dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenge 2019, Senin (26/11).
Di sisi lain, tegasnya, inflasi merupakan target yang mesti dicapai karena inflasi merupakan manifestasi dari stabilitas ekonomi.
Dalam skema belanja pun, pemerintah meningkatkan anggaran belanja perlindungan sosial sebagai bagian dari langkah menjaga daya beli dan stabilitas. Hal ini didukung dengan alokasi anggaran Rp385 triliun, antara lain melalui program bantuan sosial, dana desa, subsidi, dan dukungan pengembangan UKM dan Koperasi.
Program perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah, seperti antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kredit ultra mikro, dan lain-lain.
Dalam APBN 2019, manfaat PKH yang diterima keluarga miskin meningkat dua kali lipat dari Rp1,7 juta per keluarga menjadi Rp3,4 juta per keluarga per tahun. Dengan total anggaran yang meningkat dari Rp19,3 triliun menjadi Rp34,4 triliun.
"Belanja infrastrukur pun tidak kita turunkan, kita tidak mau mengurangi biaya infrastruktur, tahun depan. Harga BBM dan listrik ditahan karena kami yakin ini pengaruhi konsumsi," jelasnya.
Menurutnya, dinamika 2019 akan menantang terutama dari faktor harga BBM dan tahun politik. Dengan demikian, 2019 pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Deadline Tarif Trump, Begini Tanggapan Asmindo DIY
- Harga Pangan Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 6 Juni 2025: Cabai Rawit Merah Rp51 Ribu
- Produksi Kopi Indonesia Masuk Jajaran Lima Besar Dunia
- Insentfif Motor Listrik Banyak Ditunggu Konsumen
- QHOMEMART Launching Toko Material
Advertisement
Advertisement