Advertisement
Prospek Besar tetapi Belum Ada Mekanisme Khusus Milenial

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pasar properti masih lesu pada awal 2019 ini, tetapi konsumen dari segmen milenial masih sangat terbuka lebar di Jogja. Sayangnya belum ada mekanisme pembelian ataupun cicilan khusus bagi segmen tersebut sehingga pengembang pun masih pikir-pikir untuk membidik segmen ini.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DIY, Rama Adyaksa Pradipta mengakui pasar milenial masih sangat besar di Jogja atau bahkan di seluruh Indonesia sesuai dengan bonus demografi yang tengah terjadi saat ini. Ia memprediksi hingga lima tahun mendatang pasar ini masih terbuka lebar. Oleh sebab itu, sejak tahun lalu seluruh pengembang yang tergabung dalam DPD REI DIY sudah memahami untuk memberi perhatian lebih pada segmen ini. Maka pembangunan hunian vertikal pun terus dikembangkan. "Hunian vertikal yang banyak kami garap sejak tahun lalu memang membidik segmen milenial, baik mahasiswa maupun para pekerja baru," katanya kepada Harian Jogja, Senin (21/1).
Advertisement
Hunian vertikal menurutnya, cocok untuk segmen milenial karena mereka lebih terbuka terhadap pilihan jenis tersebut. Berbeda dengan generasi lainnya yang masih sangat menaruh minat pada landed house. Namun Rama mengakui hingga kini belum ada mekanisme khusus yang diterapkan bagi segmen milenial ini, baik yang terkait dengan pembayaran maupun cicilan. Padahal pihaknya menyadari segmen milenial punya karakteristik yang berbeda dengan konsumen lainnya.
Rama mencontohkan generasi milenial yang berumur 25 tahun biasanya baru mempunyai pekerjaan pertama sehingga kemampuan finansialnya belum stabil dan kuat. Mereka biasanya belum mempunyai tabungan yang cukup untuk membayar uang muka. Karena itu butuh mekanisme khusus yang mampu memberikan kemudahan bagi para milenial. Idealnya menurut Rama segmen milenial diberi kemudahan untuk pembayaran uang muka. Down payment (DP) bisa ditekan hingga 5%-10% saja. Itu juga mempertimbangkan segi umur milenial yang masih muda. "Misalnya di umur 25 mereka sudah bisa DP rumah. Maka ada waktu cicilan yang lebih lama, bisa 20-25 tahun. Ini kan tidak memberatkan konsumen ataupun pengembang," katanya.
Berupa Usulan
Namun mekanisme tersebut masih berupa usulan. Seluruh usulan tersebut akan ditampung oleh DPD REI Pusat untuk dipertimbangkan bersama stakeholder terkait termasuk perbankan. Dengan gambaran usulan mekanisme tersebut, sasarannya adalah seluruh segmen milenial baik middle up ataupun low-end. Berbeda dengan sasaran hunian vertikal saat ini yang lebih fokus pada segmen middle up, ditilik dari harga yang ditawarkan. Hal itu menurut Rama karena pengembang hanya mengikuti minat pasar. Tanpa mekanisme khusus, harga hunian vertikal memang cukup tinggi hanga mampu diraih oleh segmen middle-up.
"Kalau mekanisme sudah ada saya rasa pengembang juga bisa menekan harga karena market akan lebih luas. Permintaan pasar meningkat sehingga pengembang pun bisa memenuhi permintaan tersebut," ujarnya.
Rama berharap mekanisme khusus segmen milenial ini dapat segera terealisiasikan dalam lima tahun mendatang. Pasalnya Rama menyadari mekanisme ini tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek, hanya bisa dirancang untuk jangka menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement

Pria di Kulonprogo Ditetapkan Tersangka Pelecehan Seksual Verbal Sesama Jenis
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement