Advertisement
4 Bulan ke Depan, Beras Rastra Bulog Dihargai Rp10.219 per Kg

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyetujui harga jual beras rastra oleh Perum Bulog sebesar Rp10.219/kg selama empat bulan ke depan. Setelah April, kebijakan ini kembali akan dikaji.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan adalah untuk membahas harga beras rastra selama Januari-April. "Rapat tadi menentukan harga beras rastra untuk periode empat bulan ke depan. ada selisih perbedaan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bulog. BPKP minta Rp10.219/kg sedangkan Bulog minta Rp11.000/kg. Akhirnya disepakati Rp10.219/kg yang lebih rendah," katanya, Rabu (20/2/2019).
Advertisement
Moeldoko mengakui memang sempat ada komplain dari BUMN pangan tersebut karena harga dibawah yang diminta. Namun, rapat memutuskan supaya harga beras rastra itu dijalankan terlebih dahulu.
Nanti seandainya Bulog mendapatkan kerugian atau untung, lanjutnya, BPKP akan mengkaji kembali setelah April. Kajian itu akan dipakai untuk menentukan kebijakan baru bagi Perum Bulog. Adapun seandainya perusahaan pelat merah itu merugi, Moeldoko berjanji Kementerian Keuangan akan menggantikannya.
BACA JUGA
Moeldoko mengatakan penyaluran beras rastra masih dilakukan kepada 5,3 juta keluarga. Menurutnya keluarga itu masih tinggal di lokasi yang infrastrukturnya belum memadai baik untuk jaringan logistik maupun koneksi Internet.
Menurutnya, masih ada sekitar 295 kabupaten yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tetapi ke depannya 5,3 juta keluarga itu akan dialihkan semua ke BPNT.
BPNT akan diperluas ke depan secara bertahap. Tapi kita juga harus memahami tidak semua daerah memiliki sinyal yang bagus, transportasi yang bagus, e-warong belum siap. Akhirnya masih menggunakan rastra.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan penugasan untuk penyaluran beras rastra ke 5,3 juta keluarga di 295 kabupaten sebanyak 213.000 ton.
"Setelah April masih tunggu perkembangan, katanya kan ada pengalihan semuanya jadi BPNT. Tapi pemerintah harus mempertimbangkan Mei-Juni, ada puasa dan Lebaran. Bulog siap kapan saja disuruh gelontorkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Buruh DIY Desak Revisi UU Ketenagakerjaan Berperspektif Gender
Advertisement

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Jamin SPBU Penuhi Standar Global Hasil Audit Independen
- Pasar Modal Indonesia Jadi Terbesar di ASEAN, Ungguli Singapura
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Turun, Cek di Sini
- Pengamat Sebut Diskon Tarif Pesawat Nataru Tak Berdampak Signifikan
- BI DIY Sebut Sampai Saat Ini Belum Ada Laporan QRIS Palsu
- Realisasi Investasi Dalam Negeri Triwulan III Capai Rp491,4 Triliun
- Komitmen Anti Fraud, Pegadaian Perkuat Kepatuhan dan Transparansi
Advertisement
Advertisement