Advertisement
Tiru Malaysia, Baznas Ingin Zakat Seperti Bayar Pajak
Baznas - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO--Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menginginkan Indonesia meniru Malaysia dalam menerapkan kewajiban berzakat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Baznas, Bambang Sudibyo di sela-sela Rakornas Zakat 2019, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).
Menurut Bambang, pemerintah Malaysia sudah menerapkan peraturan bahwa nilai pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan masyarakat.
Advertisement
"Di Malaysia itu zakat diwajibkan seperti halnya pajak. Zakat yang dibayarkan ke negara itu mengurangi kewajiban pajak wajib pajak. Itu yang ingin kami tiru," kata Bambang, Selasa.
Namun demikian, upaya Baznas dan sejumlah lembaga amil zakat (LAZ) untuk mendorong zakat agar menjadi instrumen pengurang pajak tampaknya masih sulit untuk bisa diwujudkan.
"Bisa cepat, bisa lama [prosesnya]. Kalau momentumnya pas, bisa cepat," katanya.
Menurut dia, jika ingin mewujudkan aturan tersebut, pemerintah dan legislator harus mau mengamandemen dua undang-undang yakni UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Selain itu, ia menambahkan, jika realisasi pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya yakni 3,4% dari produk domestik bruto maka dana yang dikelola Baznas dan LAZ secara nasional akan mendekati Rp499 triliun sehingga diperlukan pengawasan penggunaan zakat yang lebih ketat.
"Kalau dananya besar, pengawasannya tidak boleh main-main. Kepercayaan publik harus dijaga. Maka Baznas dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah nonbank perlu diawasi oleh OJK," katanya.
Dengan demikian, UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga perlu diamandemen. Hingga saat ini pengelolaan keuangan Baznas dan LAZ hanya diawasi oleh Kantor Akuntan Publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
Advertisement
Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
Advertisement
Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
Perbankan Dominasi Pengaduan Konsumen ke OJK DIY
Konsumsi Pertamax Jateng-DIY Diprediksi Naik 29 Persen saat Lebaran
Aset Perbankan DIY Tembus Rp115 Triliun pada Awal 2026
Advertisement
Pertamina Antisipasi Gangguan Pasokan Energi dari Selat Hormuz
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Resmi Larang Bus Pariwisata Parkir di TKP Senopati
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
- Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
- Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
- Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
- Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
- Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
- Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Advertisement
Advertisement
