Wabah Ebola di Kongo Tewaskan 300 Orang, Kasus Terus Melonjak
Wabah Ebola di RD Kongo tewaskan 300 orang, WHO tetapkan darurat global karena risiko penyebaran tinggi.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebanyak 19,02% dari seluruh dana kapitasi atau sebesar Rp2,5 triliun ditemukan mengendap di pemerintahan daerah. Dana kapitasi tersebut untuk pembiayaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tahun anggaran 2018.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana dalam paparannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di gedung parlemen Jakarta, Senin (27/5/2019) menyebutkan Rp10,69 triliun atau 80,98% dana kapitasi telah terpakai untuk layanan dan operasional di FKTP seperti Puskesmas dan klinik.
Namun Ardan mencatat ada berbagai permasalahan dalam penggunaan dana kapitasi seperti pembayaran kapitasi yang tidak sesuai kepada FKTP sebesar Rp3,6 miliar, Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) yang dinilai berdasarkan kinerja FKTP sebesar Rp46,9 miliar, dan rujukan yanh tidak sesuai kebutuhan Rp29,4 miliar.
Selain itu BPKP juga mencatat ada inefisiensi pembayaran klaim layanan rumah sakit dikarenakan kontrak menggunakan tarif untuk kelas rumah sakit yang lebih tinggi Rp819 miliar.
Dari hasil audit, Ardan menyebut perlunya peninjauan ulang kebijakan pemberian dana kapitasi kepada FKTP. Selain itu juga perlu adanya penetapan kelas rumah sakit secara optimal sebagai bahan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.
Hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 9.961 Puskesmas, 5.266 dokter praktek perorangan, 6.618 klinik pratama, 1.193 dokter gigi, dan 29 RS kelas D pratama.
Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait hasil audit keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh BPKP yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Ketua DJSN Tubagus Ahmad Choesni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Wabah Ebola di RD Kongo tewaskan 300 orang, WHO tetapkan darurat global karena risiko penyebaran tinggi.
Harga Biosolar B50 harus kompetitif agar diminati. Pemerintah targetkan hentikan impor solar mulai Juli 2026.
Prabowo ungkap dugaan demo dibayar. KSP Dudung sebut informasi presiden akurat dan berpotensi ditindak secara hukum.
Isu retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi mencuat. Pengamat UNS menilai belum ada konflik terbuka jelang Pemilu 2029.
Prabowo bangga gunakan mobil Maung buatan Indonesia. Meski sempat bocor, jadi simbol kemandirian industri otomotif nasional.
SPMB SMP Gunungkidul 2026 buka jalur domisili 29 Juni. Dinas Pendidikan terapkan aturan cegah kecurangan KK tempel.