Advertisement
Rp2,5 Triliun Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Mengendap di Pemda
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebanyak 19,02% dari seluruh dana kapitasi atau sebesar Rp2,5 triliun ditemukan mengendap di pemerintahan daerah. Dana kapitasi tersebut untuk pembiayaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tahun anggaran 2018.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana dalam paparannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di gedung parlemen Jakarta, Senin (27/5/2019) menyebutkan Rp10,69 triliun atau 80,98% dana kapitasi telah terpakai untuk layanan dan operasional di FKTP seperti Puskesmas dan klinik.
Advertisement
Namun Ardan mencatat ada berbagai permasalahan dalam penggunaan dana kapitasi seperti pembayaran kapitasi yang tidak sesuai kepada FKTP sebesar Rp3,6 miliar, Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) yang dinilai berdasarkan kinerja FKTP sebesar Rp46,9 miliar, dan rujukan yanh tidak sesuai kebutuhan Rp29,4 miliar.
Selain itu BPKP juga mencatat ada inefisiensi pembayaran klaim layanan rumah sakit dikarenakan kontrak menggunakan tarif untuk kelas rumah sakit yang lebih tinggi Rp819 miliar.
BACA JUGA
Dari hasil audit, Ardan menyebut perlunya peninjauan ulang kebijakan pemberian dana kapitasi kepada FKTP. Selain itu juga perlu adanya penetapan kelas rumah sakit secara optimal sebagai bahan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.
Hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 9.961 Puskesmas, 5.266 dokter praktek perorangan, 6.618 klinik pratama, 1.193 dokter gigi, dan 29 RS kelas D pratama.
Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait hasil audit keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh BPKP yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Ketua DJSN Tubagus Ahmad Choesni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Importir Beralih ke Produsen, Industri Keramik Nasional Melesat
Aliran Modal Asing Minus Rp3,76 Triliun, Rupiah Menguat
Tren Wisata DIY Naik, Akhir Tahun Diprediksi Lebih Ramai
Harga Bawang Merah Tembus Rp41.600 per Kg di Pasaran
Advertisement
Emas Pegadaian Melemah, UBS dan Galeri24 Kompak Turun
Nasabah Bersaldo Jumbo di DIY Bertambah
Pemerintah Gandeng 100 Koperasi Besar untuk Bina Kopdes Merah Putih
Emas UBS dan Galeri24 Turun Lagi, Ini Daftar Harga Terbarunya
Ini Alasan Pasar Modal Tetap Diminati Masyarakat DIY
Advertisement
Aduan Konsumen di DIY Tembus 4.270, Perbankan Mendominasi
Heboh Cukai Popok, Kemenkeu: Masih Dikaji, Belum Berlaku
Distribusi Minyakita Akan Dialihkan ke BUMN Pangan
Harga Emas dan Perak Diramal Pecah Rekor Baru pada 2026
Impor Pakaian Bekas Dilarang, Mendag Fokus Penindakan
Advertisement
Harga Emas Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Naik Lagi
Berita Pilihan
Advertisement
Trans Jogja ke Wonosari Masih Wacana, Dishub Gunungkidul Dukung
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Gandeng 100 Koperasi Besar untuk Bina Kopdes Merah Putih
- Nasabah Bersaldo Jumbo di DIY Bertambah
- Emas Pegadaian Melemah, UBS dan Galeri24 Kompak Turun
- Harga Bawang Merah Tembus Rp41.600 per Kg di Pasaran
- Tren Wisata DIY Naik, Akhir Tahun Diprediksi Lebih Ramai
- Aliran Modal Asing Minus Rp3,76 Triliun, Rupiah Menguat
- Importir Beralih ke Produsen, Industri Keramik Nasional Melesat
Advertisement
Advertisement
