Advertisement
Jumlah Perusahaan yang Bermasalah Soal THR Bertambah

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Aduan permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang semula sampai Sabtu (31/5) ada 13 perusahaan, saat ini bertambah tujuh perusahaan yang diadukan.
“Ada penambahan, total aduan THR ada 20 perusahaan,” ucap Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, R. Darmawan, Selasa (11/6).
Advertisement
Sejumlah perusahaan tersebut tersebar di Kota Jogja enam perusahaan, Sleman sembilan perusahaan, Bantul lima perusahaan. Sementara untuk Gunungkidul dan Kulonprogo tidak ada aduan.
Dikatakan Darmawan untuk saat ini posko aduan THR memang sudah ditutup. Meski begitu, jika ada pengaduan pihaknya mempersilahkan untuk datang langsung ke Disnakertrans DIY, untuk ditindaklanjuti oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai kewenangan.
Bagi 20 perusahaan yang bermasalah, dikatakan Darmawan, hampir semua sudah berhasil ditangani. “Masih ada dua yang sisa hari ini [Selasa (11/6)] ditindaklanjuti oleh pegawai pengawas,” katanya.
Darmawan mengatakan untuk perusahaan bermasalah yang sudah ditindaklanjuti ada yang langsung membayarkan, ada pengusaha yang berjanji akan segera membayarkan.
Total 20 perusahaan tersebut dikatakan Darmawan melebihi jumlah tahun sebelumnya yaitu lima perusahaan. Untuk itu pihaknya mengimbau agar di tahun mendatang perusahaan bisa lebih mempersiapkan cadangan keuangannya untuk pembayaran THR sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya itu semua untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya di DIY.
Kondisi Menurun
Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY, Ketua Apnas DIY, Mirwan Syamsudin Syukur menilai para pengusaha tersebut bukannya tidak mau membayar THR pada para pegawainya, tetapi karena kondisi perusahaan atau ekonomi yang sedang turun.
“Itu karena kondisi usaha yang mungkin tidak maju. Bukan mereka tidak mau, tetapi memang sedang sulit. Kami juga sekedar menghimbau, tidak bisa memaksa. Kalau dipaksa bisa saja malah jadi bangkrut,” ucapnya.
Karena itu menurutnya penting, antara pegawai dan pengusaha sama-sama mengerti kondisi yang ada. Ia juga mengharapkan pada pemerintah untuk mempermudah akses permodalan di bank. Agunan di bank dinilai mempersulit pengusaha terlebih saat kebutuhan mendesak, waktu lama dalam pencairannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
- Cara Cek BSU Lewat Aplikasi Pospay
Advertisement

Majelis Buruh: BSU Perlu Sasar Pekerja Informal dan Didukung Program Jangka Panjang
Advertisement

Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Gandeng Dinas Kelautan dan Perikanan, Dukung Program Konservasi Penyu di Kabupaten Cilacap
- Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Honda Srawung Spot di Mandala Krida Expo
- Pakar UGM Sebut Produksi Beras Tahun Ini Tertinggi dalam Tujuh Tahun Terakhir
- Kembangkan Budaya Keselamatan Berkendara di Safety Riding Camp 2025 Bersama Yayasan AHM
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Hari Ini PT KAI Daop 6 Bagi-Bagi 750 Cup Kopi Gratis di Stasiun Yogyakarta
Advertisement
Advertisement