Advertisement
Apa Sih Plus Minus Diskon Ojol?
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pengemudi ojek online (Ojol) menyayangkan pemerintah yang menarik ulur kebijakan penghapusan diskon yang sebelumnya diwacanakan.
Sekretaris Jenderal Paguyuban Gojek Driver Jogja (Pagodja) Widi Asmara mengatakan dalam hal ini pemerintah belum bisa hadir dalam permasalahan yang menyangkut aplikasi driver online atau dalam hal ini permasalahan diskon. “Pemerintah belum atau tidak ada tidak tegas memberi langkah nyata,” ucap Widi, Jumat (14/6).
Advertisement
Permasalahan diskon ini menurutnya, perlu segera ditangani pemerintah untuk menghindari persaingan harga tidak sehat yang kini sedang terjadi. Persaingan tidak sehat itu dinilainya dapat membunuh salah satu aplikator sehingga pemenang lah yang kelak akan memonopoli. Ia mengaku belum tahu bagaimana langkah yang akan dilakukan ke depan, tetapi ia berharap pemerintah dapat mengatasi masalah ini. “Aplikator juga tahu etika berbisnis,” ucapnya.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), Arif Wismadi menilai hal yang wajar pengusaha akan selalu mencari cara untuk mengikat pelanggan, salah satunya dengan pengenaan tarif riil di pengguna, khususnya ketika tingkat penggunaan sangat sensitif terhadap harga. Mekanismenya bisa dengan discount, cash-back, bonus dan lain sebagainya.
Dikatakannya peran pemerintah salah satunya mengatur agar industri tetap sehat dan publik terlindungi. Saat ini pengguna sebagian terbebani dengan tarif yang lebih mahal, melebihi kemampuan membayar. “Keputusan bisa dianggap tepat jika persaingan yang terjadi tetap sehat, tidak menghasilkan predatory pricing yang mematikan pemain lain,” ucapnya.
Ia juga melihat diskon dapat dijadikan instrumen aplikator untuk persaingan tidak sehat, meski dalam jangka pendek seolah menguntungkan publik dengan tarif murah.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah harus menghitung cermat kelayakan dari tarif yang ditetapkan, jika memang tarif yang layak untuk perlindungan pengemudi dan keberlangsungan layanan mobilitas, maka untuk membantu masyarakat pemerintah juga harus mencermati kemungkinan subsidi terbatas.
Contohnya, menutup selisih tarif dengan kemampuan daya beli, tetapi hanya dua kali trip atau pulang pergi khususnya untuk golongan rentan atau tidak mampu melakukan mobilitas mandiri seperti anak sekolah. Trip tambahan akan ditetapkan tarif komersil. “Kecermatan penetapan tarif dan instrumen variable untuk pengendalian keadilan ini yang saat ini belum diatur dalam aturan yang ada,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Usai Libur Lebaran, Harga Cabai, Daging, Bawang Merah dan Gula Kompak Naik
- INNSiDE Yogyakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Bu Iin
- Antisipasi Perang Iran Israel, Program Gas Murah Bakal Dilanjutkan
- PT KAI Sebut KA Joglosemarkerto Jadi Favorit saat Libur Lebaran
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
Advertisement
Advertisement