Advertisement
Isu Ketenagarkerjaan dan Perizinan Masih Menjadi Sorotan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Isu ketenagakerjaan dan perizinan masih menjadi sorotan dalam kebijakan ekonomi.
Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi atau Pokja 3 mengatakan pihaknya telah melakukan survei dari responden dunia usaha terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.
Advertisement
Survei yang dilaksanakannya menemukan masalah ketenagakerjaan masih menjadi isu utama. Selain itu, kemudahan memperoleh izin dan kecepatan pelayanan perizinan juga masih menjadi keluhan dunia usaha.
"Hasil survei mengatakan secara umum izin di daerah lebih lambat dibandingkan di pusat," kata Mirza, Senin (15/7/2019).
Meski demikian, ada beberapa daerah yang memang sudah lebih progesif dalam rangka menyelenggarakan perizinan.
Wakil Ketua Pokja 3 Raden Pardede mengatakan pihaknya tidak memungkiri bahwa masih banyak kekurangan terkait dengan perizinan.
Baik sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat yakni Online Single Submission (OSS) dan sistem perizinan di daerah keduanya masih ada permasalahan.
Terkait dengan ketenagakerjaan, Pardede mengatakan masih terdapat masalah terkait gaji minimum dan upah pesangon. Oleh karena itu, revisi UU Ketenagakerjaan masih memungkinkan.
Di lain pihak, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution pemerintah masih memiliki banyak ruang untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru.
Meski demikian, Darmin mengatakan penyempurnaan OSS masih lebih utama daripada mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru.
Darmin mengatakan ada dua persoalan terkait OSS. Pertama, kementerian dan lembaga masih belum memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OSS.
Kedua, masih banyak daerah yang belum menyerahkan wewenang perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kita sedang menyiapkan langkah suoaya perizinan di daerh bisa diserahkan kepada PTSP-nya," Senin (15/7/2019).
Selain kedua permasalahan di atas, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan hingga saat ini terdapat 353 sengketa terkait investasi dan perizinan di Indonesia.
Pihak yang terlibat pun bermacam-macam mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga swasta.
"Ada beberapa kasus yang sulit tapi akan kita selesaikan," kata Yasonna, Senin (15/7/2019).
Senada, Darmin juga mengatakan ada beberapa kasus sengketa investasi yang tegolong besar. Namun, dirinya enggan menyebutkan kasus yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Deadline Tarif Trump, Begini Tanggapan Asmindo DIY
- Harga Pangan Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 6 Juni 2025: Cabai Rawit Merah Rp51 Ribu
- Produksi Kopi Indonesia Masuk Jajaran Lima Besar Dunia
- Insentfif Motor Listrik Banyak Ditunggu Konsumen
- QHOMEMART Launching Toko Material
Advertisement
Advertisement