Advertisement
Percepatan Program Satu Juta Rumah Tersendat

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Program Satu Juta Rumah sebagai proyek strategis nasional masih menemui sejumlah kendala dalam percepatan pembangunannya.
Advertisement
Kepala Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I, Sub Direktorat Bantuan Rumah Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Deny Dwi Susanto mengungkapkan beberapa yang jadi tantangan yaitu masalah ketersediaan lahan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pertama tersebut yaitu, land banking/ land freeze. Kemudian kendalah kedua adalah PP No.64/2016 belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu upaya yang dilakukan dengan pendampingan penyusunan Perkada di tiga provinsi dan 18 kabupaten/kota. “Ketiga, mahalnya bahan bangunan untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah]. Upaya yang dilaksanakan riset dan litbang mengenai penggunaan teknologi baru, dan pengembangan teknologi material,” ucap Deny, dalam kegiatan Pelatihan Menjadi Developer yang Tangguh, Pembangunan Perumahan Layak Huni, di Grand Ambarrukmo, Selasa (16/7).
Keempat yaitu akses MBR terutama sektor informasi terhadap pembiayaan perumahan masih terbatas. Upaya yang dilakukan dengan pengembangan bantuan pembiayaan perumahan melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan kredit mikro perumahan. Saat ini sendiri capaian program satu juta rumah hingga Senin (15/7) mencapai 646.240 unit.
Pemerintah juga mendorong hunian berimbang, rencana peraturan menteri sebagai regulasi induk akan diundangkan. Dicontohkannya kombinasi rumah berimbang bisa tiga rumah sederhana, dua untuk menengah dan satu rumah mewah atau dengan kombinasi lainnya.
“Nantinya hunian berimbang dalam rangka mewujudkan perumahan yang dinamis, dengan komposisi yang seimbang antara rumah sederhana, menengah dan mewah. Peraturan menteri hunian berimbang ini akan mengatur mengenai komposisi yang harus dilakukan pengembang di suatu daerah,” katanya.
Kendala Pembangunan
Ketua DPD REI DIY Rama Adyaksa Pradipta mengatakan permasalahan nyata yang dihadapi pengembang yaitu tanah, karena harga tanah di DIY sangat tinggi dan terbatas. Dikatakannya perlu ada perlakuan khusus untuk DIY.
Batas harga tertinggi rumah sejahtera yang dikeluarkan Kementerian PUPR No.535/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dirasa belum pas dengan harga Rp140 juta. Seharusnya bisa Rp300 juta.
“Di Jogja per tahun hanya menyumbang 200 unit rumah subsidi. Jawa Barat bisa sampai puluhan ribu unit. Jawa Timur belasan ribu, luar Jawa diatas 5.000 bukan karena kami enggak mau tetapi sulit,” kata Rama.
Permasalahan harga tanah tersebut dikatakannya masalah klasik dari 15-20 tahun lalu. Terlebih saat ini Jogja menjadi tujuan investasi yang menarik, dan otomatis itu akan mengerek harga. Dengan harga tersebut paling dimungkinkan dikatakannya di wilayah Gunungkidul, namun kendala lain akses infrastruktur masih menjadi kendala. Masalah perizinan dinilai Pemda juga masih sulit belum milik pengalaman dan jam terbang tinggi mengenai perizinan rumah sederhana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Pangan Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
Advertisement

Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Advertisement

Nikmati Kuliner Kaki Lima, Wapres Gibran Borong Seratus Porsi Wedang Ronde dan Bakso di Alun-alun Selatan Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen Bagi Negara BRICS, Apindo DIY: Ekonomi Akan Melambat
- Rencana Pemkot Jogja Batasi Bus Masuk Malioboro, Begini Respons Pengelola Hotel
- Tingkatkan Kenyamanan dan Pengalaman Pelanggan Smartfren Luncurkan Sarah Asisten Virtual AI Siap Layani Pelanggan
- Warga Muslim Dunia Habiskan 2,43 Triliun Dolar AS untuk Belanja Produk Halal
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- PLN Untuk Rakyat, Wamen BUMN Apresiasi Keandalan Listrik dan Layanan SPKLU di Yogyakarta
Advertisement
Advertisement