Advertisement
Kepala Daerah Diimbau Melek Digital demi Tekan Inflasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diimbau untuk melek digital dengan mengintegrasikan data kebutuhan pangan dan distribusi serta menggenjot infrastruktur untuk menekan angka inflasi pada kisaran 3% tahun 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Pemda diharapkan semakin berperan aktif mengoptimumkan tingkat pemanfaatan infrastruktur. Khususnya infrastruktur yang telah dibangun serta melakukan inovasi-inovasi pengendalian inflasi.
Advertisement
"Pembangunan jalan provinsi, kabupaten dan desa yang terkoneksi ke jalan tol perlu dibangun. Sehingga pusat produksi terhubung langsung ke pasar tujuan," ujar Darmin di Grand Sahid Hotel, Kamis (25/7/2019).
Infrastruktur lain yang penting ialah pembangunan pasar pengumpul dan penyediaan transportasi barang. Selain itu juga mengoptimalisasi pemanfataan platform ecommerce serta pemanfaatan sistem pergudangan berbasis IT.
"Ini merupakan upaya penting yang mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi serta ketersediaan pasokan," terang Darmin.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan untuk mencapai target 3%, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mulai mengandalkan teknologi informasi. Utamanya dalam pendataan pasokan barang.
"BI memfasilitasi terkoneksi melalui teknologi informasi melalui digital," papar Perry.
Perry menyebut sebagai upaya mendukung sinergi dan inovasi di dalam TPIP dan TPID, melalui 46 kantor perwakilan, BI juga ikut memajukan ekonomi daerah.
Caranya dengan mengembangkan berbagai klaster. Misalnya klaster pangan dalam rangka pengedalian inflasi. BI juga mengembangkan secara terintegrasi proses produksi dan pemasaran bahan pangan tersebut.
Perry pun menambahkan bahwa kebijakan BI menurunkan suku bunga bertujuan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga didukung oleh prediksi rendahnya inflasi dan perlunya mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Sehingga ada peluang besar BI akan kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter.
"Jadi masih terbuka ruang untuk kebijakan moneter yang akomodatif," jelas Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

PPPK Paruh Waktu Pertanyakan Syarat Pendidikan Berubah-ubah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
- Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
- Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
- Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
- Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
- Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Advertisement
Advertisement