Kepala Daerah Diimbau Melek Digital demi Tekan Inflasi

Harianjogja.com, JAKARTA -  Pemerintah daerah diimbau untuk melek digital dengan mengintegrasikan data kebutuhan pangan dan distribusi serta menggenjot infrastruktur untuk menekan angka inflasi pada kisaran 3% tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Pemda diharapkan semakin berperan aktif mengoptimumkan tingkat pemanfaatan infrastruktur. Khususnya infrastruktur yang telah dibangun serta melakukan inovasi-inovasi pengendalian inflasi.

"Pembangunan jalan provinsi, kabupaten dan desa yang terkoneksi ke jalan tol perlu dibangun. Sehingga pusat produksi terhubung langsung ke pasar tujuan," ujar Darmin di Grand Sahid Hotel, Kamis (25/7/2019).

Infrastruktur lain yang penting ialah pembangunan pasar pengumpul dan penyediaan transportasi barang. Selain itu juga mengoptimalisasi pemanfataan platform ecommerce serta pemanfaatan sistem pergudangan berbasis IT.

"Ini merupakan upaya penting yang mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi serta ketersediaan pasokan," terang Darmin.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan untuk mencapai target 3%, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mulai mengandalkan teknologi informasi. Utamanya dalam pendataan pasokan barang.

"BI memfasilitasi terkoneksi melalui teknologi informasi melalui digital," papar Perry.

Perry menyebut sebagai upaya mendukung sinergi dan inovasi di dalam TPIP dan TPID, melalui 46 kantor perwakilan, BI juga ikut memajukan ekonomi daerah.

Caranya dengan mengembangkan berbagai klaster. Misalnya klaster pangan dalam rangka pengedalian inflasi. BI juga mengembangkan secara terintegrasi proses produksi dan pemasaran bahan pangan tersebut.

Perry pun menambahkan bahwa kebijakan BI menurunkan suku bunga bertujuan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga didukung oleh prediksi rendahnya inflasi dan perlunya mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Sehingga ada peluang besar BI akan kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter.

"Jadi masih terbuka ruang untuk kebijakan moneter yang akomodatif," jelas Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com