Smartfren & Tri Pertimbangkan Usulan Menteri Kominfo Terkait Jual Kartu Perdana di Luar Negeri

Harianjogja.com, JAKARTA — PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia mempertimbangkan usulan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengenai penjualan kartu perdana di luar negeri.

Keduanya masih mempelajari aspek kebijakan masing-masing negara sebelum melakukan ekspansi distribusi di negera asing.

Wakil Direktur Utama 3 Indonesia Danny Buldansyah mengatakan tata niaga peraturan dagang di negara tempat tujuan perlu menjadi pertimbangan bagi operator sebelum berekspansi ditribusi.

Dia menuturkan hal tersebut dilakukan agar tidak terbentur dengan regulasi yang berlaku di tempat negara tersebut.

“Kemudian juga yang harus dilihat adalah [harga] produknya,” kata Danny kepada Bisnis.com, Minggu (28/7/2019).

Danny mengatakan ekspansi ditribusi ke luar negeri sangat dimungkinkan selama harga yang dijual tidak lebih murah dibandingkan harga penjualan di dalam negeri.

Senada, Deputy CEO of Commercial Smartfren, Djoko Tata Ibrahim mengatakan, bahwa ekspansi distribusi sangat mungkin dilakukan. Bahkan dia mengatakatan, Smartfen telah memiliki wacana tersebut sejak lama.

Hanya saja, sambungnya, ekspansi distribusi ke luar negeri belum teralisasikan karena masih menunggu persiapan sistem distribusi seperti tempat pelayanan pelanggan dan harga.

“Hal-hal yang perlu disiapkan adalah  jalur distribusi di negara yang bersangkutan. Di samping itu juga strategi harga yang bersaing,” kata Djoko.

Hingga Juli 2019, Smartfren mengklaim jumlah pelanggan mereka telah mencapai 19 juta pelanggan, naik 8 juta pelanggan dibandingkan dengan pencapaian pada akhir 2018,  didorong oleh paket layanan unlimited yang gencar dipasarkan oleh Smartfren.

Adapun jumlah pelanggan Tri Indonesia mencapai 38 juta pelanggan.  

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai strategi distribusi kartu perdana operator seluler Arab Saudi,  Zain, dapat ditiru oleh operator seluler dalam negeri, dengan berjualan langsung di negara asing. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia