Advertisement
Soal Ibu Kota Baru, Pemerintah Harus Cegah Spekulan Tanah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kabar berpindahnya ibu kota baru bisa memunculkan para spekulan tanah.
Pemerintah harus mengantisipasi munculnya spekulan tanah di lokasi bakal ibu kota baru. Kemunculan spekulan bisa dicegah dengan cara menjaga kerahasiaan wilayah bakal ibu kota baru.
Advertisement
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pemerintah harus belajar dari pengalaman saat munculnya wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Wacana itu membuat banyak spekulan tanah muncul di Jonggol.
“Tanah-tanah di sana dibeli dulu dengan murah, kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar nanti. Sehingga masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” tutur Piter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Menurut Piter, pemindahan ibu kota akan berdampak positif bagi daerah tujuan. Kegiatan ekonomi baru bisa muncul di lokasi tujuan, sehingga masyarakat di sana akan memiliki potensi usaha atau peluang kerja baru.
Selain itu, masyarakat juga bisa mendapat keuntungan jika pemerintah berhasil menjaga kerahasiaan lokasi bakal ibu kota dan mencegah kemunculan spekulan.
“Itu pernah terjadi protes keras Sultan HB X waktu pemindahan Bandara Internasional Jogja. karena pada waktu itu dia mau masuk pembebasan lahan di sana, ternyata lahan-lahan di lokasi sudah dimiliki spekulan. Itu seharusnya dicegah pemerintah,” ujarnya.
Ibu kota Indonesia dipastikan akan pindah ke Pulau Kalimantan setelah pemerintah melakukan kajian beberapa tahun terakhir. Akan tetapi hingga kini belum ada pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal lokasi ibu kota baru.
Jokowi berencana menyampaikan lokasi ibu kota baru pada Agustus mendatang. Dia menyebut kajian pemindahan ibu kota sampai sekarang belum tuntas.
“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” kata Jokowi di Kabupaten Toba Samosir, dikutip dari keterangan resminya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement

Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ada Potensi Kecurangan Beras Subsidi Oplosan Dikomersialkan, Kerugian Negara Tembus Rp100 Triliun
- Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
- Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
- Mulai Hari Ini! Marhen J Toko Tas Ala Idol Korea Menutup Semua Gerai di Indonesia
- Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
- Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
- Mendag Budi Santoso Ungkap Alasan Cabut 4 Regulasi: Pelaku Usaha Sering Menunggu Lama Izin dari Pemda
Advertisement
Advertisement