Ini Ciri Jasa Resmi Kursi Roda Haji di Mekkah, Jangan Salah Pilih
Tarif jasa kursi roda haji di Masjidil Haram bisa tembus Rp2,7 juta. Simak ciri resmi dan tips aman dari PPIH.
Menteri Keuangan Sri Mulyani/ANTARA-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun ini berpotensi mengalami defisit hingga Rp32,84 triliun, meningkat dari perkiraan awal sekitar Rp28,35 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal tersebut disampaikan Sri dalam rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai tindak lanjut hasil audit BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (27/8/2019).
Menurut dia, potensi defisit tersebut merupakan akumulasi dari defisit tahun lalu dan kondisi saat ini.
Dia menjabarkan, pada tahun lalu BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatatkan defisit Rp9,1 triliun.
Nilai tersebut terakumulasi dengan kondisi keuangan saat ini sehingga estimasi defisit meningkat dari perhitungan semula.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah membayarkan seluruh iuran peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta TNI, Polri, dan ASN yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruh tahun ini lebih awal.
Menurut Sri, hal tersebut agar BPJS Kesehatan memiliki cash untuk menjalankan operasional yang optimal.
"Dengan seluruh [iuran] yang sudah kami bayarkan pada 2019, BPJS [Kesehatan] masih bolong. Sekarang ini sudah ada outstanding lebih dari Rp11 triliun yang belum terbayar, sementara pemasukan dari pemerintah sudah semuanya [dibayarkan]," ujar Sri, Selasa (27/8/2019).
Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada evaluasi menyeluruh dari BPJS Kesehatan, khususnya mengenai penyesuaian besaran iuran.
Berbagai langkah yang dilakukan menurutnya tidak dapat menyelesaikan masalah program JKN karena besaran iuran masih belum sesuai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
RSUP Dr Sardjito menghentikan stase dokter PPDS EPR usai komentar viral soal pasien BPJS. Rumah sakit menegaskan pasien tersebut bukan pasien Sardjito.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,29% pada kuartal II 2026 belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. BPS mencatat pekerja mandiri meningkat, sementara p
DPRD DIY meminta Raperda Pengelolaan Permuseuman melindungi museum rakyat agar tidak terbebani standar museum pemerintah.
DPK Kota Jogja mengenalkan layanan Amarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelamatkan dan mengelola arsip keluarga.
Dokter mengingatkan gaya hidup sedentari pada anak dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi. Simak aktivitas fisik yang dianjurkan.