Advertisement
Pengembang Sambut Baik Pelonggaran Loan to Value Kredit Properti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan Bank Indonesia terkait pelonggaran loan to value untuk kredit properti mendapat sambutan baik dari para pengembang.
Bank Indonesia (BI) memberi kelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti dan financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti sebesar 5%. Selain itu, BI juga memberi tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan sebesar 5%.
Advertisement
Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta mengatakan bahwa kebijakan pelonggaran LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti bisa membantu industri properti bangkit, asalkan diikuti oleh dorongan dari pasar.
“Sudah ada [konsumen] yang menerapkan DP kecil, tetapi yang lebih berperan besar tetap kebutuhan bunga yang rendah,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (20/9/2019).
Ignesjz yang juga menjabat sebagai Direktur PT Sinar Mas Land ini juga menyambut baik kebijakan BI dalam mendukung pembangunan properti yang ramah lingkungan dengan memberi tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan sebesar 5%.
“Sangat bagus pemberian insentif untuk green building atau green home, tetapi harapannya perlu juga bunga lebih rendah untuk KPR kedua pada bangunan ramah lingkungan,” ujarnya.
Dengan adanya insentif tersebut, dia mengatakan ke depannya akan lebih banyak pengembang yang tertarik untuk membangun hunian dengan konsep yang lebih ramah lingkungan.
Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk. Theresia Rustandi menyambut baik kebijakan tersebut karena bakal berdampak positif terhadap sektor properti.
“Sangat positif untuk mendorong industri properti, kami berharap konsumen dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk membeli properti karena ini kesempatan yang sangat bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/9/2019).
Menurutnya, kemauan konsumen untuk memanfaatkan peluang tersebut dianggap penting. Pasalnya, meski ketentuan besaran uang muka atau down payment (DP) telah diturunkan, tetapi masih kurang diminati pasar.
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung menyatakan bahwa kelonggaran uang muka hanya berlaku untuk pembelian rumah kedua, sedangkan untuk pembelian rumah pertama tidak diatur, dan diserahkan kepada perbankan.
Kebijakan yang akan diberlakukan pada 2 Desember 2019 itu diharapkan bisa kembali menggairahkan sektor properti yang saat ini tengah lesu.
Juda mengatakan bahwa salah satu penggerak utama dalam sektor properti adalah para investor. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka sebagian besar pembeli rumah kedua yang merupakan investor diharapkan bisa tertarik untuk membeli rumah.
“Investor ini biasanya untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya. Inilah yang akan kami dorong,” ujar Juda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- IHSG Ditutup Melemah, Ini Tanggapan BEI DIY
- Kenaikan BI Rate 25 Basis Poin, Respon Kadin DIY: Keputusan Moderat
- Marvera Gunungkidul, Korban Penipuan Jadi Sumber Penghidupan
- Meraup Berkah dari Rumput Laut dan Tulang Ikan
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
Advertisement
Advertisement