Advertisement
Ada Rencana Kenaikan Iuran PBI, Pemerintah Lakukan Hitung Ulang
Calon pasien menunggu antrean di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pascadiundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah masih menghitung ulang beban anggaran.
Seperti diketahui sebelumnya, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dipastikan naik dan tertulis bahwa iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp42.000 dari yang sebelumnya sebesar Rp25.500.
Advertisement
Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019. Adapun Perpres yang meresmikan kenaikan iuran JKN oleh pemerintah baru diundangkan pada 24 Oktober 2019.
Meski sudah direncanakan sejak lama, Kementerian Keuangan masih menghitung ulang besaran dari anggaran yang muncul akibat iuran PBI yang perlu ditanggung pemerintah. "Nanti masih dihitung ulang," ujar Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Rabu (30/10/2019).
BACA JUGA
Selain beban yang dihasilkan oleh kenaikan PBI pusat, pemerintah juga memutuskan untuk membantu daerah untuk menutup kekurangan pembayaran PBI daerah.
Pasal 103A mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp19.000 per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Bantuan tersebut diberikan terhitung sejak Agustus 2019 sampai Desember 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada daerah bakal diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Meski dinyatakan masih perlu dihitung ulang, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa biaya untuk program JKN pada 2019 mencapai Rp26,7 triliun.
Namun, angka ini masih belum memperhitungkan potensi kenaikan iuran PBI selama 5 bulan sebesar Rp9,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas Hari Ini Kamis 6 November 2025 Kompak Turun
Bayar Andong Wisata di Kota Jogja Kini Bisa Pakai QRIS
Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
China Hapus Sejumlah Tarif Pangan AS Mulai 10 November
Advertisement
BPS Sebut Ekonomi RI Kuartal III/2025 Tumbuh 5,04 Persen
Harga Emas di Pegadaian Stabil Rp2,37 juta Per Gram
Kunjungan Wisman ke DIY Naik 13,92 Persen pada September 2024
Dua KA Tertemper di Jalur Brambanan-Maguwo, Daop 6 Minta Maaf
Realisasi Belanja Negara di DIY Capai Rp14,98 T per September 2025
Advertisement
Harga Emas Hari Ini Selasa 4 November 2025
Pertamina Pastikan Pertalite di Jawa Timur Bebas Air dan Etanol
Pemda Diminta Percepat Pendataan Lahan Koperasi Merah Putih
Emas, Cabai, dan Beras Jadi Pendorong Utama Inflasi Oktober 2025
Penumpang KA Jarak Jauh Daop 6 Naik 4,01 Persen pada Oktober 2025
Advertisement
DIY Inflasi 0,42 Persen, Didorong Emas dan Biaya Kuliah
Berita Pilihan
- Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- BPS Sebut Ekonomi RI Kuartal III/2025 Tumbuh 5,04 Persen
- Pertamina Pastikan Pertalite di Jawa Timur Bebas Air dan Etanol
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rp 40 Ribu, Bawang Merah Rp41 Ribu per Kg
- PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Petugas Hadapi Musim Hujan
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- China Hapus Sejumlah Tarif Pangan AS Mulai 10 November
- Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- Bayar Andong Wisata di Kota Jogja Kini Bisa Pakai QRIS
- Harga Emas Hari Ini Kamis 6 November 2025 Kompak Turun
- Harga emas UBS-Galeri24 di Pegadaian, Hari Ini Turun
- Trump: Pembatalan Kebijakan Tarif Bakal Jadi Bencana Ekonomi AS
Advertisement
Advertisement
